REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bukan waktunya lagi rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur diperdebatkan. Hal itu disampaikan JK dalam pembukaan Rakernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (31/1/2022).
"Saya kira sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat karena itu sudah disetujui DPR. pemerintah DPR sudah setuju," kata JK, Senin.
JK mengatakan, meskipun PKS tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara tersebut, menurutnya, di negara demokrasi pendapat yang paling besar menyuarakan menjadi hal yang disetujui.
"Jadi bukan lagi debat setuju tidak, bagaimana menjalankannya," ujarnya.
Kendati demikian JK menilai pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Politikus senior Partai Golkar itu mencontohkan, negara lain membutuhkan waktu 20 tahun untuk memindahkan ibu kota.
"(Pemindahan ibu kota) bukan soal gampang, soal rumit sekali. Pemindahan ibu kota itu dan itu semua orang memperkirakan sepengalaman dengan negara lain butuh 20 tahun baru bisa sempurna," ucapnya.
JK berpandangan pemindahan ibu kota bakal memunculkan sejumlah masalah di kemudian hari, seperti permasalahan anggaran hingga lokasi. Namun, ia menyerahkan kepada pemerintah terkait hal itu.
"Bahwa ini nanti akan ada masalah, pasti akan ada masalah, masalah anggaran lah, masalah lokasi dan sebagainya. Tapi itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan itu," tuturnya.