REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) membahas materi yang akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI yang akan dilaksanakan di Gedung Nusantara 1, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/2/2022).

Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap BP2MI akan melaksanakan pertemuan dan rapat, baik dengan DPR maupun dengan Kementerian/Lembaga.

"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI," ujar Benny Rhamdani, Rabu (2/2/2022).

Benny menjelaskan, dengan dilaksanakannya Rapim yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut, ia ingin memastikan bahwa apa yang akan disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid. 

"Kita tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan," tegas Benny.

"Kemudian juga tentu evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program kita benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang kita sudah tentukan disaat perencanaan setiap program yang kita lakukan," ujar dia menambahkan..

Maka dengan begitu, lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI, maka penguatan atas program-program kedepan bisa mendapatkan support politik anggaran dari komisi IX.

"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika