REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Taliban mengklaim pemerintahannya di Afghanistan semakin dekat untuk memperoleh pengakuan internasional. Sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus tahun lalu, belum ada satu pun negara yang memberi pengakuan kepada Taliban.
“Dalam proses mendapatkan pengakuan, kami semakin dekat dengan tujuan itu. Itu adalah hak kami, hak rakyat Afghanistan. Kami akan melanjutkan upaya politik kami sampai kami mendapatkan hak kami,” kata Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaqqi pada Rabu (2/2).
Dia mengungkapkan, pemerintahan Taliban secara aktif terlibat dengan komunitas internasional. “Masyarakat internasional ingin berinteraksi dengan kami. Kami memiliki pencapaian yang bagus dalam hal itu,” ucapnya.
Mutaqqi mengatakan, beberapa negara masih mengoperasikan kedutaan besarnya di Kabul. Dia berharap akan lebih banyak negara membuka lagi kedutaannya di Afghanistan. “Kami berharap kedutaan beberapa negara Eropa dan Arab juga akan dibuka,” ujarnya.
Ia menekankan, konsesi apa pun yang dibuat Taliban di bidang-bidang seperti hak asasi manusia akan sesuai persyaratan mereka, bukan sebagai akibat dari tekanan internasional. “Apa yang kami lakukan di negara kami bukan karena kami harus memenuhi persyaratan, kami juga tidak melakukannya di bawah tekanan seseorang. Kami melakukannya sesuai rencana dan kebijakan kami,” ujar Mutaqqi.
Pada 23 Januari lalu, Mutaqqi memimpin delegasi Taliban ke Oslo, Norwegia. Mereka bertemu dengan perwakilan pejabat negara-negara Barat dan anggota masyarakat sipil Afghanistan. Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt menekankan, pembicaraan tersebut tidak akan mewakili legitimasi atau pengakuan terhadap Taliban.
Terdapat sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, satu di antaranya tentang kian memburuknya krisis kemanusiaan di Afghanistan. Hoda Khamosh, seorang pembela hak-hak perempuan Afghanistan turut diundang dalam pembicaraan dengan Taliban. Dia memperingatkan Barat bahwa jika mereka tetap diam atau mentoleransi Taliban, mereka ikut bertanggung jawab atas kejahatan yang berlangsung di Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika