Meski begitu, selama dua tahun terakhir, pemerintah India berupaya untuk menciptakan infrastruktur digital. Integrasi teknologi diprakasai sejak revolusi teknologi informasi di pertengahan tahun 1990-an di India. Ini memicu perdebatan tentang pemanfaatan teknologi yang muncul untuk menciptakan sistem yang lebih efisien di sektor publik.

“Hampir 700 juta koneksi, India memiliki pengguna broadband terbesar di dunia. Saat ini, ada sekitar 696 juta orang India yang menggunakan ponsel cerdas dengan biaya data terendah, sekitar sembilan sen per gigabyte,” kata Second Secretary Kedutaan Besar India di Jakarta Avantika Singh dalam keterangan rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (4/2).

Pada tahun 2019, pemerintah memulai program digitalisasi perkantoran, pembuatan telepon pengaduan masyarakat dan kartu skor untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Upaya tersebut membuahkan hasil pada Juli 2021 saat lembaga pemerintah daerah di tingkat desa di Jammu dan Kashmir diintegrasikan ke dunia digital.

Saat ini, masyarakat di pedesaan hanya perlu mengambil beberapa langkah dalam berbagai layanan pemerintah. Ini membuat pembangunan infrastruktur menjadi lompatan besar menuju pembangunan inklusif.

Singh menjelaskan disrupsi digital lain yang berdampak positif pada kehidupan masyarakat Jammu dan Kashmir adalah digitalisasi perdagangan apel. “Jammu dan Kashmir menyumbang lebih dari 55 persen ekspor apel India tetapi harga apel terus menurun selama hampir satu dekade di Kashmir,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah itu, setelah skema intervensi pasar dimulai tahun 2019, pemerintah langsung membeli produk dan mentransfer pembayaran secara digital kepada para pembudidya. Akibatnya, pasar apel mencatat adanya kenaikan harga.

Sebelum pandemi Covid-19 yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring, Jammu dan Kashmir sudah mulai mengintegrasikan guru dan siswa ke dalam program jaringan pengetahuan yang memungkinkan anak-anak mengakses konten sekolah secara daring.

Jammu dan Kashmir sebenarnya menikmati kecepatan internet tercepat keenam di India, bahkan di atas wilayah ibu kota Delhi.

“Setelah pandemi Covid-19 melanda, pemerintah memperbarui dorongannya untuk membuat laboratorium IT dan pusat pembelajaran yang dilengkapi komputer di daerah terpencil untuk membantu KBM,” tambahnya.

Terlepas dari tantangannya, Jammu dan Kashmir berada di jalur disrupsi digital, mulai dari yang rutin seperti membeli jatah harian hingga mengurus akta kelahiran atau mendaftarkan usaha baru. Dalam kegiatan tersebut, warga Jammu dan Kashmir hanya memerlukan ponsel cerdas mereka.