Dewan Keamanan PBB awalnya memberlakukan sanksi terhadap Korut setelah ledakan uji coba nuklir pertamanya pada 2006. DK juga membuat sanksi lebih keras dalam menanggapi uji coba nuklir lebih lanjut dan program rudal nuklir dan balistik negara yang semakin canggih.

Panel ahli mengatakan blokade Korut yang bertujuan untuk mencegah Covid-19 mengakibatkan tingkat historis rendah bagi penduduk dan barang masuk dan keluar dari negara itu. Perdagangan legal dan ilegal termasuk barang-barang mewah sebagian besar telah berhenti meskipun lalu lintas kereta api lintas batas dilanjutkan pada awal Januari.

Panel tersebut sebelumnya telah menjelaskan bahwa Korut tetap dapat menghindari sanksi dan secara ilegal mengimpor minyak sulingan, mengakses saluran perbankan internasional dan melakukan aktivitas dunia maya yang berbahaya. Sanksi PBB telah melarang ekspor batu bara Korut.

Para ahli mengatakan dalam laporan baru bahwa meskipun ekspor batu bara melalui laut meningkat pada paruh kedua tahun 2021, mereka masih pada tingkat relatif rendah. "Jumlah impor gelap minyak sulingan meningkat tajam pada periode yang sama, tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya," kata panel tersebut.

Para ahli mengatakan Korut juga terus menghindari sanksi maritim dengan sengaja mengaburkan jaringan keuangan dan kepemilikan. Sementara situasi kemanusiaan di negara itu terus memburuk, panel tersebut mengatakan kurangnya informasi yang hampir lengkap dari negara tersebut membuat sulit untuk menentukan konsekuensi kemanusiaan yang tidak diinginkan dari sanksi PBB yang mempengaruhi penduduk sipil.