Insiden Wadas, Ganjar Disarankan Tiru Gaya Persuasif Jokowi Pindahkan PKL Solo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, merespons insiden pengerahan aparat dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pengukuran lahan ini dalam rangka pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.

Said menyarankan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meniru gaya persuasif Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Said menuturkan, gaya persuasif Jokowi berhasil memindahkan ratusan pedagang kaki lima di Solo tanpa gesekan apapun. Meskipun, hal itu membutuhkan waktu yang panjang. Namun, pendekatan yang dilakukan Jokowi disambut senang pedagang kaki lima di Solo.

Baca Juga

"Bapak Jokowi sebagai Wali Kota Solo saat itu secara dialogis dan persuasif bisa memindahkan pedagang-pedagang kaki lima di Kota Solo. Bahkan disambut gembira bagaikan festival atau karnaval. Cara-cara yang sama seharusnya bisa dilakukan dalam kasus Bendungan Bener yang akan dibangun yang salah satunya akan terkena terhadap Desa Wadas," kata Said dalam diskusi daring, Rabu (9/2/2022).

Partai Buruh juga mengacam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat Desa Wadas. Said mengatakan berbagai tindakan kekerasan dinilai bertentangan dengan UU Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia.

"Kami berharap dalam waktu secepatnya pihak aparat keamanan dapat melepaskan, mengembalikan para ibu-ibu, para bapak-bapak yang tanda petik ditahan dan kami masih mencari keberadaannya ditahannya di mana, tanda petik oleh aparat keamanan, petani dan masyarakat Wadas yang telah dibawa oleh aparat," ucapnya.

Partai Buruh juga menyerukan agar Kapolda Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah membangun kembali dialog dan pendekatan persuasif kepada masyarakat Desa Wadas. Said meminta agar Gubernur dan Kapolda Jawa Tengah untuk menghentikan dulu pendekatan keamanan di Desa Wadas.

"Tidak bisa dijadikan alasan pembangunan strategis yang bersifat nasional ini Bendungan Bener, dijadikan alasan terjadinya kekerasan. Jangan sampai kasus Desa Wadas ini seperti terjadi di zaman orde baru yang kita kenal dengan kasus Kedung Ombo," ungkapnya.

Dirinya juga sudah menginstruksikan kader Partai Buruh untuk memberikan bantuan baik materiil maupun moril kepada masyarakat Desa Wadas tanpa membawa atribut partai. Kader Partai Buruh juga diminta melakukan koordinasi dengan LBH Yogyakarta dan LBH Semarang untuk melakukan pendampingan kepada warga Desa Wadas.

"Bilamana kekerasan terus berlanjut kami akan melakukan kampanye-kampanye secara terbuka menolak kekerasan terhadap warga Desa Wadas yang terdampak rencana pembangunan Bendungan Bener," tegasnya.