REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dapat mendukung agenda prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia. Penguatan itu menjadi salah satu pembahasan utama antara Menko AirlanggaHartarto dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann yang berlangsung secara virtual.

"Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan OECD perlu didorong agar menghasilkan deliverables yang konkret. Baik dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia, maupun dalam upaya pemulihan global pasca pandemi," kata Menko Airlangga Hartarto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Dalam pembahasan ini, OECD menyampaikan beberapa usulan kerja sama yang dapat menjadi perhatian pada lima area, antara lain skema pembiayaan campuran (blended finance) dan investasi bersih dan energi bersih. Selain itu juga kerangka inklusif dalam perpajakan karbon, fasilitasi untuk mobilitas yang aman, serta forum antara G20 dan OECD yang membahas kebijakan UMKM.

Menko Airlangga mengatakan usulan tersebut sejalan dengan tiga agenda utama Presidensi G20 Indonesia dalam memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Untuk itu ia mengungkapkan keterbukaan Pemerintah Indonesia terhadap area yang diusulkan oleh OECD untuk mendukung pencapaian tujuan Presidensi G20.

"Adapun beberapa area seperti blended finance, mobilitas dalam masa pandemi baik bagi pebisnis maupun wisatawan, ketenagakerjaan, dan UMKM perlu digarisbawahi sebagai topik kerja sama utama pada Sherpa Track," kata Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Mathias Cormann ikut menyampaikan dukungan dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. OECD juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan substansi dan pengalaman praktis dari OECD selaku salah satu knowledge partner G20.