REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jagat lini masa Twitter dihebohkan video seorang perempuan dengan narasi tudingan jika Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dulunya dikuasai orang tarbiyah. Video dengan judul 'LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah' diunggah akun Imam Masjid Islamic Center of New York, Shamsi Ali.

"Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat….video ini bisa misleading!" ucapnya lewat akun Twitter, @ShamsiAli2 dikutip Republika di Jakarta, Sabtu (19/2/2022).

Republika sudah mengontak Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto yang membantah jika video tersebut resmi dikeluarkan oleh lembaga yang dipimpinnya. "LPDP tidak pernah keluarkan video tersebut," ucap Andin di Jakarta, Sabtu.

Dalam narasinya di video, perempuan tersebut menerangkan jika LPDP dibentuk untuk mewadahi pemuda pintar yang dikirim untuk kuliah di kampus terbaik di dunia. LPDP yang mengelola dana abadi sekitar Rp 70 triliun, sebanyak Rp 2-3 triliun digunakan untuk membiayai beasiswa mahasiswa asal Indonesia agar bisa kuliah di universitas top dunia.

"Masalahnya di masa lalu, kabarnya pengelola LPDB dikuasai kaum tarbiyah. Itu tuh mereka yang apa-apa agama, apa-apa agama, jadi banyak yang dikirim bukan siswa terbaik, tapi yang dianggap soleh dan beriman. Bias agamanya kentara banget. Ya banyak yang jeblok lah," kata sang perempuan membacakan narasi dengan latar belakang foto Aksi 212 di Monas.

"Sekarang pola itu diubah, Direktur LPDP saat ini, Dwi Larso menyatakan, penerima LPDB harus memperjuangkan toleransi beragama. Mudah-mudahan LPDB bisa melahirkan generasi muda Indonesia terbaik. LPDB untuk semua bukan untuk satu golongan saja," ujar narasi dalam video tersebut.

Warganet pun akhirnya gaduh dan menuding jika video tersebut dibuat sebagai upaya untuk memecah-belah dan memunculkan gerakan Islamofobia. Tidak sedikit yang menuding jika pembuat video ingin menyingkirkan orang-orang tertentu dengan membuat tudingan fitnah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika