Ahad 20 Feb 2022 07:35 WIB

Komnas HAM Selidiki Penembakan Massa Penolak Tambang Emas di Parigi Moutong

Komnas HAM memantau dan selidiki termasuk dorong evaluasi insiden di Parigi Moutong.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bilal Ramadhan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (15/2/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut agar kasus tewasnya seorang warga akibat ditembak saat pembubaran aksi menolak perusahaan tambang PT Trio Kencana di Desa Sinei, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (12/2) lalu diusut tuntas dan meminta DPRD Sulteng agar memberi rekomendasi bagi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut ke Kementerian ESDM.
Foto: ANTARA/Basri Marzuki
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (15/2/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut agar kasus tewasnya seorang warga akibat ditembak saat pembubaran aksi menolak perusahaan tambang PT Trio Kencana di Desa Sinei, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (12/2) lalu diusut tuntas dan meminta DPRD Sulteng agar memberi rekomendasi bagi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut ke Kementerian ESDM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa tertembaknya pengunjuk rasa hingga meninggal dalam aksi unjuk rasa penolakan tambang emas di Parigi Moutong saat ini sedang dilakukan pemantauan dan penyelidikan oleh Komnas HAM. Peristiwa tersebut sangat disayangkan, karena terjadi kekerasan hingga hilangnya nyawa.

Komnas HAM RI dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah dalam beberapa hari terakhir telah melakukan sejumlah pemantauan dan penyelidikan atas insiden kekerasan tersebut.

Baca Juga

"Kami sedang melakukan pemantauan dan penyelidikan, termasuk mendorong evaluasi dan penegakan hukum atas insiden tersebut secara transparan," kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedi Askary, Sabtu (19/2/2022).

Kapolda Sulawesi Tengah dan jajarannya menyampaikan kepada Komnas HAM bahwa kepolisian berkomitmen untuk melakukan proses tersebut secara transparan, termasuk jika terbukti adanya pelanggaran hukum.

Komnas HAM mengetahui ada proses uji balistik dan pemeriksaan terhadap sejumlah petugas kepolisian yang menangani unjuk rasa tersebut.

"Komnas HAM mendorong pemeriksaan yang transparan dan penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan penembakan, dan mengapresiasi komunikasi dan langkah cepat untuk melakukan pemeriksaan tersebut," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan M. Choirul Anam.

Komnas HAM juga memberi perhatian terhadap proses pemanggilan saksi oleh pihak kepolisian dan berharap pemanggilan ini dihentikan. Hal ini penting untuk membangun cooling system guna membangun kondusifitas.

Terkait penolakan tambang emas, Komnas HAM akan mendalami lagi kasus ini, karena sejak 2012 telah terjadi penolakan. "Sejak 2012 tambang emas ini telah ditolak oleh warga. Kami akan mendalami penolakan ini, khususnya beberapa masalah mendasar bagi warga, seperti sumber air dan lainnya," terang Dedi.

Komnas HAM berharap tidak ada keberulangan kasus kekerasan dimanapun dan oleh siapapun. Kami mendorong upaya damai dan pelindungan atas upaya damai tersebut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement