REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Ukraina mulai menggelar program wajib militer tentara cadangan pada kelompok usia 18 dan 60 tahun, Rabu (23/3/2022). Program ini dimulai usai Presiden Volodymyr Zelenskiy mengeluarkan dekrit pada Selasa (22/2/2022) kemarin.
Masa tugas tentara cadangan itu maksimal satu tahun. Sebelumnya Zelenskiy mengatakan ia memberlakukan wajib militer untuk tentara cadangan tapi belum berniat memobilisasi pasukan setelah Rusia menggerakan tentaranya ke timur Ukraina.
Krisis keamanan terburuk Eropa dalam beberapa dekade terakhir terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Putin juga menggerakan pasukan Rusia ke dua wilayah tersebut.
Ukraina menuduh Rusia merusak perundingan damai yang mengakhiri konflik di timur Ukraina delapan tahun yang lalu. Kiev juga menolak tuntutan Moskow untuk menghentikan ambisinya bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi Zelenskiy mengatakan ia masih berusaha menggunakan jalur diplomasi untuk meredakan krisis ini. Ia menyambut kesediaan Turki dalam perundingan multilateral, tapi mengatakan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya pada Rusia.
Usai rapat lintas partai di parlemen, Zelenskiy mengumumkan program "patriotisme ekonomi." Rencana itu antara lain memberi insentif pada produksi lokal dan memotong pajak nilai tambahan pada bensin.
"Hari ini belum diperlukan mobilisasi umum, kami perlu mengisi kembali tentara Ukraina dan formasi militer lainnya," katanya.
"Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, saya mengeluarkan dekrit mengenai wajib militer tentara cadangan selama masa istimewa, kami harus meningkatkan kesiapan tentara Ukraina pada semua kemungkinan perubahan situasi operasi," tambahnya.
Zelenskiy kembali mengkritik duta besar negara asing dan pengusaha Ukraina yang meninggalkan negara itu atas alasan keamanan. Ia kembali menekankan perusahaan untuk tetap bertahan di Ukraina.
"Kita semua harus tetap berada di Ukraina, perusahaan-perusahaan mereka berada di wilayah Ukraina, yang mana dilindungi militer kami," katanya.
Ukraina dan negara-negara Barat menuduh Rusia memicu konflik di Ukraina timur dan mengirimkan tentaranya dan persenjataan berat untuk membantu separatis dalam konflik tahun 2014. Moskow selalu membantah tuduhan tersebut dan meminta Kiev menggelar pembicaraan langsung dengan pemimpin separatis yang tidak diakui Ukraina.
