REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pembina Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) Sandiaga Uno akan memperkuat ekosistem Esports Indonesia jelang Piala Dunia Esport 2022. Sandiaga rencananya akan memfasilitasi pelatihan hingga pembiayaan ekosistem e-sport tersebut.
"Kita harus membangun support sistem esports ini, mulai dari pelatihan, pendampingan sampai dengan pembiayaannya," kata Sandiaga Uno dalam keterangan, Ahad (6/3).
Hal itu dia sampailan saat Rakernas PBESI di ICE BSD, Tangerang, Banten. Sandiaga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang nantinya mendukung segala keperluan e-sports Indonesia.
"Kami akan membentuk sebuah BLU yang mulai tahun ini diharapkan sejalan lima games lokal bisa dikembangkan dan dipertandingkan di event-event Internasional," katanya.
Sandiaga menilai, dunia e-sports di Indonesia telah menciptakan banyak lapangan kerja. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini berpendapat bahwa kondisi itu tentu dapat membangkitkan ekonomi kreatif Indonesia.
Sandiaga berharap kejuaraan dunia tersebut menjadi momentum unjuk gigi e-sports lokal di kancah dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu juga menyebutkan bahwa hal ini juga merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
"Kejuaraan dunia ini akan jadi momentum bagi kita menancapkan satu prestasi bahwa kita bisa bangkit dan e-sport kita bisa berikan kebanggaan bagi bangsa dan negara," katanya.
Adapun Rakornas PBESI turut dihadiri Ketua Umum PBESI Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Kemudian para dewan pembina PBESI Danpuspommad Letjen TNI Chandra W Soekotjo, Sekjen KKP Komjen Pol Antam Novambar, Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Adap Budhi Revianto, dan Dankorbrimob, Irjen Pol Anang Revandoko.
Hadir juga Ketua Harian PBESI Komjen Pol Bambang Sunar Wibowo, Sekjen PBESI Frengky dan seluruh pengurus PBESI pusat dan daerah. Kemudian Ketua KONI Letjen TNI Marciano Norman, Stafsus Presiden Diaz Hendropriyono hingga Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika