REPUBLIKA.CO.ID, COPENHAGEN — Perdana Menteri Mette Frederiksen mengatakan Denmark akan meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan. Negara Nordik itu juga ingin melepaskan ketergantungannya pada gas alam Rusia sebagai bentuk protes invasi Rusia ke Ukraina.
Berdasarkan kesepakatan partai-partai di parlemen, Denmark akan meningkatkan pengeluaran pertahanan secara bertahap hingga mencapai 2 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030. Setara dengan peningkatan anggaran pertahanan tahunan yang sekitar 18 miliar crown atau 2,64 miliar dolar AS.
Partai-partai Denmark juga sepakat menyisihkan 7 miliar crown selama dua tahun ke depan untuk memperkuat pertahanan, diplomasi, dan upaya kemanusiaan Denmark. "Keputusan historis di masa historis," kata Frederiksen dalam konferensi pers di Copenhagen, Ahad (6/3).
Ia menambahkan keputusan ini merupakan "investasi pertahanan Denmark terbesar" di masa modern. Pada tahun 2019 lalu Denmark setuju untuk meningkatkan pengeluaran pertahannya dari 1,35 persen dari output ekonomi menjadi 1,55 persen pada tahun 2023.
Namun anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) itu ditekan Amerika Serikat (AS) agar anggaran pertahannya mencapai target NATO yakni 2 persen dari PDB. Pekan lalu Jerman juga mengatakan akan meningkat anggaran pertahanannya menjadi 2 persen dari PDB dan mempercepat dependensi dari energi Rusia.
"Serangan tanpa tujuan dan brutal Putin ke Ukraina menandai era baru di Eropa, realita baru," kata Frederiksen.
"Perjuangan Ukraina tidak hanya untuk Ukraina, ini merupakan tes kekuatan pada semua yang kami percayai, nilai-nilai kami, demokrasi, hak asasi, perdamaian dam kebebasan," tambahnya.
Untuk mengakomodasi kenaikan anggaran pertahanan, Denmark memperketat pengeluaran saat dan defisit akan menjadi negatif setelah tahun 2025. Frederiksen mengatakan partai-partai di parlemen sepakat Denmark akan "segera mungkin" independen dari gas Rusia, walaupun belum ada kerangka waktu yang sudah ditentukan.
Mereka juga sepakat harus menggelar referendum pada 1 Juni untuk menentukan apakah Denmark berpartisipasi di Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) Uni Eropa. Selama hampir 30 tahun Denmark memilih untuk tidak bergabung.
Bergabung dengan CSDP memberi Denmark kesempatan untuk ikut dalam operasi militer Uni Eropa dan bekerja sama dalam pengembangan dan akuisisi kapabilitas militer berdasarkan kerangka kerja Uni Eropa.
Denmark mendapatkan beberapa pengecualian sebagai anggota Uni Eropa. Seperti tidak menggunakan mata uang euro dan dapat dengan bebas menentukan sendiri kebijakan pertahanan dan keamanannya. Sesuai dengan Perjanjian Maastricht hasil dari referendum 1992 yang menjadi dasar Uni Eropa modern.
Ikuti Whatsapp Channel Republika