REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kepala staf pertahanan Inggris pada Ahad (7/3/2022) meminta pemerintah Inggris dan sekutunya untuk berhati-hati terhadap ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin.
Laksamana Tony Radakin memperingatkan reaksi yang tidak perlu dan tidak rasional terhadap ancaman pemimpin Rusia menyusul sanksi Barat terhadap Moskow.
"Kita harus menjaga ketenangan dan tanggung jawab sehingga (agar) kita tidak hanya bereaksi gegabah terhadap apa pun yang terbaru, terus terang, komentar aneh atau konyol dari Presiden Putin," kata Radakin dalam sebuah wawancara dengan BBC News.
“Kami siap, kami juga akan sangat percaya diri dengan kemampuan kami untuk menghadapi Presiden Putin,” tambah Radakin yang menekankan keanggotaan Inggris di NATO.
Radakin mengatakan belum mengetahui apakah Putin akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina, tetapi dia berpendapat "tanda-tanda peringatan" dari kemungkinan konflik nuklir akan muncul. Menurut Radakin, pemerintah Inggris berkomunikasi dengan Moskow dan Downing Street memiliki jalur terbuka dan langsung ke markas operasional Kremlin.
Radakin baru-baru ini menggunakan saluran tersebut untuk meminta pertemuan dengan mitranya dari Rusia Valery Gerasimov, tetapi belum ada respons.
Skeptis respons Rusia atas proposal gencatan senjata
Wakil Perdana Menteri Inggris Dominic Raab menyatakan skeptis tentang proposal gencatan senjata Rusia di kota pelabuhan Mariupol Ukraina setelah adanya tuduhan pelanggaran oleh pasukan Rusia. Dia menunjukkan rekam jejak komitmen palsu Putin, yang terbaru adalah penolakannya atas persiapan untuk menyerang Ukraina.
“Saya sangat skeptis soal jaminan atau komitmen apa pun yang dibuat oleh Presiden Putin. Tentu saja, kami ingin melakukan semua yang kami bisa, kami harus menggunakan semua kesempatan kami untuk mencoba dan memberikan bantuan kemanusiaan,” kata Raab kepada BBC.
“Anda hanya perlu melihat rekam jejaknya di Suriah untuk melihat bahwa kami harus sangat berhati-hati untuk menguji setiap jaminan yang diberikan Vladimir Putin,” tambah Raab.
Setidaknya 364 warga sipil telah tewas dan 759 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melancarkan perang pada 24 Februari, menurut data PBB. Jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan akan lebih tinggi.
Lebih dari 1,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga, menurut badan pengungsi PBB. Serangan Rusia telah mendapat protes dari komunitas internasional di mana Uni Eropa, Inggris dan AS memberlakukan berbagai sanksi ekonomi di Moskow.
