Friday, 11 Rabiul Awwal 1444 / 07 October 2022

Friday, 11 Rabiul Awwal 1444 / 07 October 2022

 

11 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Komisi I DPRD akan Revisi Perda Terkait Denda di Disdukcapil Kabupaten Bogor

Kamis 17 Mar 2022 23:15 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor di Cibinong.

Kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor di Cibinong.

Foto: Dok Pemkab Bogor
Dirjen Dukcapil Kemendagri kesal Disdukcapil Kabupaten Bogor masih memungut denda.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Komisi I DPRD Kabupaten Bogor siap merevisi peraturan daerah (perda) agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor tidak lagi memungut biaya denda dari warga yang terlambat mengurus administrasi kependudukan. Selama ini, warga yang telat mengurus administrasi dikenakan denda dengan jumlah tertentu.

 

"Bisa saja perda itu direvisi atau diperbarui, kita tinggal tunggu usulan dari Disdukcapil karena perda itu awalnya bukan inisiatif kita tetapi usulan eksekutif," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/3/2022).

Perda yang mengatur denda administrasi kependudukan, yaitu Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. "Perda itu sebelumnya telah dievaluasi gubernur. Kalau memang tidak sesuai dengan undang-undang harusnya dikembalikan ke daerah agar bisa diperbaiki. Tapi kenyataannya lolos evaluasi," kata Usep.

Pungutan biaya denda yang masih diterapkan Disdukcapil Kabupaten Bogor sempat membuat kesal Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh. Pasalnya, ia sudah lama meminta agar regulasi mengenai denda bagi warga yang terlambat mengurus administrasi tersebut dihapus.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan mengaku, segera berkomunikasi dengan Komisi I DPRD untuk merevisi Perda Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Bogor. "Sesuai arahan bupati semua pelayanan di Disdukcapil harus gratis. Itu sudah kita lakukan semua," kata Bambang.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile