Rabu 06 Apr 2022 19:23 WIB

Perusahaan di Bandar Lampung Diimbau Bayar THR Maksimal H-7 Lebaran

Perusahaan diharapkan bisa memberikan THR penuh kepada pekerja.

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi
Buruh pabrik berjalan meninggalkan area pabrik (ilustrasi). Pemerintah Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung, mengimbau perusahaan-perusahaan di wilayahnya membayar tunjangan hari raya (THR) pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Buruh pabrik berjalan meninggalkan area pabrik (ilustrasi). Pemerintah Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung, mengimbau perusahaan-perusahaan di wilayahnya membayar tunjangan hari raya (THR) pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung, mengimbau perusahaan-perusahaan di wilayahnya membayar tunjangan hari raya (THR) pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

"Kami selalu ingatkan perusahaan untuk membayar THR Lebaran 1443 H secara penuh dan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Wan Abdurrahman di Bandarlampung, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga

Ia menekankan, pembayaran THR harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun menurut peraturan berhak mendapat THR senilai satu bulan gaji dan pekerja dengan masa kurang dari satu tahun nilai tunjangannya dihitung berdasarkan masa dia bekerja.

Dia mengatakan, kondisi perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 sudah mulai pulih kembali, karenanya tahun ini perusahaan-perusahaan diharapkan bisa memberikan THR penuh kepada pekerja. "Kalau misalnya ada kendala silakan dimusyawarahkan antara perusahaan dan serikat pekerjanya. Tapi jangan sampai tidak dibayar," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung akan mendirikan posko pengaduan THR di lantai 8 Mal Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Bandar Lampung. "Pekan kedua Ramadhan 1443 H ini kita akan siapkan posko pengaduannya, dengan petugas dari Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja," kata Wan Abdurrahman.

Menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya pengaduan mengenai pembayaran THR yang disampaikan ke posko tidak banyak, rata-rata kurang dari 10 pengaduan. "Macam-macam pengaduannya, ada yang terkait besaran pembayaran dan ada juga yang tidak dibayarkan THR," katanya.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement