REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan pentingnya pengawasan dan peran seluruh masyarakat terkait pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) khususnya bersubsidi. Ia pun meminta masyarakat untuk lebih proaktif apabila terjadi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

"Kami minta bantuan kepada semua (masyarakat) di sini untuk melaporkan apabila terjadi antrean dan mengingatkan kalau peruntukan BBM subsidi yang sesungguhnya. Sedangkan, masyarakat yang mampu agar tidak mengonsumsinya," imbau Arifin saat melakukan inspeksi mendadak ke SPBU di Kota Bengkulu, Ahad (10/4/2022).

Selama di Bengkulu, Menteri ESDM melakukan inspeksi ke tiga SPBU. Sidak ke Bengkulu ini merupakan kelanjutan dari pemantauan dan pengawasan secara langsung Menteri ESDM ke lima SPBU di Samarinda, Kaltim, dan empat SPBU di Kalsel pada Kamis (7/4/2022) serta empat SPBU di Medan, Sumut, pada Sabtu (9/4/2022). Dalam keterangannya di Jakarta, Menteri ESDM mengatakan terkait pengawasan BBM bersubsidi, pemerintah akan mengambil langkah tegas terutama kendaraan operasional industri.

"Dari pusat, kami akan membuat surat peringatan agar industri tersebut menggunakan BBM sesuai dengan peruntukannya," tambahnya.

Demikian juga, untuk industri yang ada di bawah Kementerian ESDM, Arifin akan mengambil tindakan tegas jika mendapati ada kendaraan operasional pertambangan yang menggunakan solar subsidi. "Kita akan ambil langkah-langkah, pertama akan mengingatkan, kemudian mengawasi, dan kalau masih terjadi penyimpangan, kita ambil tindakan tegas," ujarnya.

Tidak hanya itu, Arifin juga menyoroti adanya praktik curang memodifikasi kapasitas tangki kendaraan yang ikut berperan besar atas terjadinya kelangkaan solar. Untuk itu, ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan infrastruktur yang ada saat ini.

"Harus dilihat kendaraan yang mengonsumsi BBM sudah benar atau belum, banyak contoh truk enam roda harusnya isi tangkinya 120 liter, dimodifikasi sampai 400 liter, ini tidak benar. Apalagi, bukan dipakai untuk peruntukannya, sehingga banyak kios di luar SPBU yang tidak resmi. Ke depan, kita akan evaluasi sistem dan infrastrukturnya, akan kita sempurnakan. Hal ini butuh usaha, tapi yang penting sekarang bagaimana kita bisa mengamankan dulu, karena kita dihadapkan pada situasi krisis mengamankan pasokan energi kita, karena ada konflik geopolitik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika