REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Anggota parlemen dari koalisi partai berkuasa Jerman Johannes Vogel mengatakan Berlin akan resmi menyetujui pengiriman sistem anti-pesawat Gepard ke Ukraina. Pada Selasa (26/4) politisi dari partai Free Democrats itu mengkonfirmasi laporan surat kabar Sueddeutsche Zeitung.
Harian tersebut melaporkan Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengajukan penawaran pengiriman tersebut dalam pertemuan Sekutu di Pangkalan Militer Amerika Serikat (AS) Ramstein di Jerman. Kanselir Olaf Scholz dikritik dari dalam dan luar negeri.
Sebab pemerintahnya dinilai gagal mengirimkan persenjataan berat ke Ukraina. Ia berjanji untuk mengirimkan senjata anti-tank dan pesawat dari gudang senjata Jerman yang ia gambarkan sebagai "senjata pertahanan."
Sebelumnya dilaporkan juru bicara pemerintah Jerman mengatakan negaranya akan segera memutuskan apakah mengirimkan 100 kendaraan tempur Marder lama ke Ukraina. Bila pemerintah memutuskan mengirimkannya maka akan menjadi pengiriman senjata pertama Jerman ke Ukraina.
Sumber mengatakan perusahaan pertahanan Jerman Rheinmetall meminta persetujuan pemerintah untuk mengekspor kendaraan infrantri itu ke Ukraina. Kendaraan itu dimaksudkan untuk diletakan di gudang sebelum dikirimkan.
Langkah Rheinmetall memaksa Scholz untuk menegaskan posisinya apakah persenjataan berat dapat dikirimkan langsung dari Jerman ke Ukraina. Sebab kesepakatan Marder memerlukan persetujuan dari dewan keamanan nasional yang dipimpin Scholz.
Juru bicara Rheinmetall menolak memberikan komentar. Juru bicara pemerintah Jerman tidak menyebutkan tanggal kapan keputusan mengenai kesepakatan Marder akan diambil. Pekan lalu Menteri Pertahanan Christine Lambrecht menulis surat ke koalisi yang berkuasa.
Juru bicara pemerintah Jerman tidak menyebutkan tanggal kapan keputusan mengenai kesepakatan Marder akan diambil. Pekan lalu Menteri Pertahanan Christine Lambrecht menulis surat ke koalisi yang berkuasa.
"(Permintaan ekspor ke Ukraina) akan diperiksa dengan prioritas mutlak. Setelah koordinasi di kabinet, permintaan itu akan diputuskan pada hari yang sama sebagai aturan umum," katanya dalam surat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika