REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar senantiasa memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat tentang kasus penyebaran dan penanganan hepatitis akut. Diketahui, saat ini sejumlah daerah telah mengonfirmasi keberadaan wabah baru tersebut.
"Pemerintah perlu terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat terkait dengan kasus dan penanganan penyakit hepatitis akut," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (13/5/2022).
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Suprapto menyampaikan pihaknya pun mendorong masyarakat mengakses informasi mengenai hepatitis akut dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Sebenarnya, kata dia, ada saluran resmi masyarakat untuk mengetahui mengenai kasus penyebaran dan penanganan hepatitis akut.
"Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pun sudah menyediakan nomor khusus untuk bertanya. Kemudian, Kementerian Kesehatan juga menyediakan kontak hotline 119. Di Rumah Sakit Soeroso (RSIA RP Soeroso), juga sudah bisa," ujar Agus.
Selain itu, pemerintah telah melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan kasus penyebaran hepatitis akut pada anak-anak di Indonesia. Bahkan, menurutnya, Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan telah mengadakan rapat untuk membahas persoalan tersebut.
"Sebelum lebaran, kami sudah rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus hepatitis," kata dia.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan rapat itu membahas beberapa tema pokok. Di antaranya, prosedur penanganan, antisipasi peningkatan kasus, dan penetapan laboratorium yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk memeriksa hepatitis.
Berikutnya, ada pula pembahasan mengenai komunikasi risiko dan penetapan rumah sakit yang bisa dijadikan tumpuan utama dalam penanganan hepatitis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika