REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang menyatakan siap ikut gabung Koalisi Indonesia bersatu (KIB) jika diusung menjadi calon presiden (capres). Baidowi menyarankan agar PKB bergabung ke dalam KIB jika Muhaimin mau diusung sebagai capres.
"Tidak menutup kemungkinan Cak Imin bisa diusung sebagai capres dari koalisi ini asalkan bergabung dulu dan didiskusikan," kata Baidowi kepada Republika, Senin (23/5/2022).
Menurutnya, sulit jika belum bergabung tetapi sudah meminta syarat macam-macam. Namun, ia menegaskan, KIB saat ini belum membahas terkait siapa capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.
"Kami yang bertiga, Golkar, PAN, dan PPP, itu belum membahas capres cawapres. Kalau mau diusung oleh koalisi partai ini, ya, silakan gabung dulu barangkali ada kesamaan pandangan dari pimpinan partai ini untuk mengusung saudara Cak Imin," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan KIB adalah koalisi tanpa syarat. Untuk mengusung capres, perlu ada kesepahaman bersama terlebih dahulu antarpimpinan parpol koalisi.
"Kami terbuka dengan siapapun jadi capres cawapres, mau kalangan parpol maupun non parpol, tetapi kesepahaman bersama harus tercapai terlebih dahulu, belum bicara soal figur siapa dan siapanya," ujar sekretaris Fraksi PPP DPR RI tersebut.
Sebelumnya, Cak Imin menyatakan siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, syaratnya yang diusung sebagai capres adalah dirinya.
"Saya siap bergabung asal capresnya saya," kata Cak Imin di sela-sela acara Doa Bersama Ulama dan Habaib untuk Perdamaian Dunia: Halalbihalal bersama Gus Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (22/5/2022).
Wakil Ketua DPR RI ini menyambut baik gagasan koalisi tersebut. Ia mengatakan PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai manapun dalam menyongsong Pemilu 2024.
"Kami terus menjalin komunikasi di DPR, tapi secara khusus belum. Kami terbuka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika