REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menegaskan prevalensi kekerdilan (stunting) harus ditekan. Untuk mengurangi stunting, pemerintah terus berupaya mengintervensi 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
"Prevalensi stunting harus ditekan karena berpotensi membahayakan nasib bangsa ke depannya, dari sisi pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan ekonomi," kata Wapres dalam konferensi virtual, Selasa (31/5/2022).
Saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada 2045 nanti, dia melanjutkan, pemerintah berharap bisa memiliki generasi emas yang mampu membawa Indonesia pada kemajuan, bukan generasi yang menjadi beban demografi akibat dari stunting. Mengacu pada strategi percepatan penurunan stunting, ia menyebutkan pemerintah terus memperkuat investasi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Hasilnya, ia mengeklaim prevalensi stunting menurun signifikan, dari yang semula 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021.
"Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas, kerja kolaborasi semua pihak baik pusat maupun di daerah. Kehadiran inovasi daerah yang memanfaatkan kearifan lokal dan menyesuaikan dengan karakter wilayah setempat menjadi penting," ujar Wapres.
Karena seringkali implementasi program tidak bisa disamakan untuk semua wilayah. Lebih lanjut Kiai Ma'ruf berharap beragam praktik dalam buku penurunan stunting termasuk yang diinisiasi Bank Dunia dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi daerah lain untuk melahirkan terobosan dalam percepatan penurunan stunting. Ia juga berharap buku ini memotivasi para kader, bidan, ahli gizi, petugas kesehatan masyarakat, dan pemerintah daerah ikut dalam tugas mulia menurunkan stunting termasuk melalui mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta mencegah stunting.
"Buku ini bukan hanya sekadar praktik di lapangan, melainkan juga bentuk penghargaan bagi pahlawan lokal atas perjuangan mereka," kata dia.
Selain itu, ia menambahkan, buku ini sebagai media pemantik gagasan inovatif bagi semua orang dan mitra dalam upaya percepatan penurunan stunting di seluruh tingkat pemerintahan.
