REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan anggaran tahun 2023 untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal ini, jelas dia, menjadi salah satu fokus utama lantaran sebagian alutsista milik TNI AL sudah tua.
"Untuk anggaran alutsista, baik pemeliharaan dan perawatan ini juga menjadi yang utama. Karena kita tahu semuanya alutsista kita rata-rata berusia sudah tua, sehingga perlu perawatan secara berkala setiap tahunnya," kata Yudo di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/6/2022).
Yudo menyebut, alutsista yang sudah tua tersebut pun memerlukan perawatan yang dilakukan secara berkala. Tujuannya untuk mempertahankan kekuatan operasional alutsista.
Disamping itu, Yudo melanjutkan, upaya antara pengadaan alutsista baru dengan pemeliharaan dan perawatan tersebut tidak sebanding. Sebab, hal itu berkaitan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. "Pengadaan itu sangat tidak sebanding antara kapal yang tua dengan pengadaan ini karena memang ya kita memahami dengan anggaran negara yang ada," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, TNI AL mengoptimalkan penggunaan alutsista yang ada saat ini. Mulai dari kapal perang Republik Indonesia (KRI), pesawat, maupun kendaraan tempur Marinir.
Yudo menambahkan, karena terbatasnya anggaran TNI AL, maka pada tahun 2023 pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengadaan alutsista berupa kapal-kapal patroli, kapal landing ship tank (LST), dan kapal bantu. Sementara itu, untuk pengadaan kapal-kapal, seperti jenis fregat berasal dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Sudah kita sampaikan berapa kebutuhan kapal patroli kita untuk menggantikan kapal-kapal patroli kita yang sudah tua," ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan institusinya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 32 triliun. Ini mengingat TNI mendapatkan pagu indikatif pada tahun 2023 senilai Rp 103 triliun.
"Untuk pagu indikatif TNI tahun 2023 ada penurunan (dibandingkan 2022) yaitu hanya Rp 103 triliun. Kami juga mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2023 sejumlah Rp 32 triliun," kata Jenderal Andika usai Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Menurut dia, pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran TNI pada 2023 telah disetujui Komisi I DPR dalam Raker tersebut.Jenderal Andika menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut sangat perlu untuk memenuhi beberapa rencana kebutuhan di internal institusi tersebut."Dari rencana kebutuhan itu, sebetulnya yang bisa dialokasikan ke dalam pagu indikatif sekitar 30 persen. Jadi, memang masih kurang banyak," ujarnya.
Dalam raker tersebut, dia juga menyampaikan realisasi anggaran TNI pada tahun 2021 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp108 triliun dan yang terserap senilai Rp98,8 triliun.Raker Komisi I DPR tersebut berlangsung tertutup dan dihadiri Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau. Raker tersebut membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika