REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan, pihaknya memelajari secara cermat dan hati-hati untuk menyiapkan pembelian alutsista bagi TNI AU. Menurutnya, alutsista yang dibeli itu tidak hanya digunakan untuk waktu yang singkat, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama.
"Karena hitungannya adalah pembelian alutsista tidak digunakan dalam 3-5 tahun, sampai 40 tahun. Tentunya ini harus membutuhkan perencanaan yang cermat dari generasi ke generasi dan dilanjutkan," kata Fadjar saat memberikan sambutan dalam acara KSAU Award 2022 di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/6/2022).
Fadjar menjelaskan, hal itu ia sampaikan lantaran beberapa waktu belakangan ini sering muncul pembicaraan mengenai perkembangan alutsista yang akan dimiliki oleh TNI AU. Dia menjelaskan, dalam hal pengadaan alutsista, dirinya berperan sebagai end user atau pengguna terakhir. Sedangkan TNI AU selaku binkuat atau yang melakukan pembinaan kekuatan terhadap personel yang mengawaki alutsista tersebut.
Kemudian, lanjut dia, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selaku Bangkuat yang memiliki wewenang untuk melakukan pembelian alutsista. Sementara itu, Mabes TNI bertugas sebagai gunkuat, yakni mengeluarkan perintah agar alutsista yang dibeli tersebut nantinya bakan digunakan di lokasi mana dan bagaimana operasinya.
"Jadi saya mengingatkan agar pesawat, kru, dan pendukung semuanya siap. Saya memang tidak terlalu banyak berbicara karena memang masih ada di tataran domain Kemenhan. Akan tetapi bukan kami berdiam diri. Saya dibantu seluruh staf di tingkat Mabes, Kotama, hingga satuan terkecil skadron udara bersiap dan menyiapkan diri," ujarnya.
Fadjar menegaskan, pihaknya tentu mengikuti arahan serta kebijakan yang berlaku dalam membangun kekuatan Angkatan Udara. Dia menyebut, salah satu hal yang selalu menjadi fokus dalam pembangunan tersebut adalah dengan memerhatikan situasi di lingkungan strategis (linstra).
"Lingstra itu mudahnya mungkin kalau kita lihat yang sedang berkembang di sini adalah tetap hotspot-nya ada di Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Bagaimana kita membayangkan apa yang akan terjadi di sana? Dari situlah kita harus menarik seperti apa kita menyiapkan, mengantisipasinya," jelas dia.
Selain itu, TNI AU juga harus siap melindungi Ibu Kota Negara baru yang rencananya akan berlokasi di Kalimantan Timur. Menurut dia, perlu dilakukan persiapan terkait kesiapan dan alutsista seperti apa yang dibutuhkan.
"Kedepan memang ada renstra (rencana strategis), ada dinamika oleh Bapak Menteri Pertahanan di dalam pemilihan-pemihan alutsista yang tepat. Tentunya tepat disesuaikan dengan ancaman, lingstra, dan kemampuan anggaran pemerintah," ungkapnya.
"Seperti pesawat peringatan dini atau juga pesawat-pesawat command control, pesawat tempur yang sedang sudah akhir-akhir ini dibicarakan. Ya sebutkan di sini Rafale dan F-15 EX atau yang nanti kedepan kita bisa jadi F-15 IDN, pesawat angkut, baik A400, C130 tipe J, pesawat helikopter, persenjataan lain UAV, dan lain sebagainya," tambahnya menjelaskan.
Oleh karena itu, Fadjar menekankan, sejak awal jajarannya memperhatikan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk membangun kekuatan di tubuh TNI AU. Bahkan ia mengakui sangat membutuhkan masukan dari semua pihak, termasuk para pecinta kedirgantaraan.
"Sekarang sudah dapat, mudah mendapatkan data-data dari sumber-sumber terbuka. Kita bisa lihat (negara) tetangga seperti apa dan saya memohon kepada rekan-rekan pecinta kedirgantaraan juga dapat mengedukasi sekelilingnya bahwa seperti apa sih sebetulnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika