REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Video yang merekam pertemuan antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi viral di berbagai kanal media sosial (medsos), termasuk Tiktok. Pertemuan itu terjadi di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022).

Luhut memiliki agenda menghadiri rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, salah satunya membahas tiket masuk Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Usai rapat, dalam perjalanan pulang, ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar tersebut mendapat sambutan hangat dari sekjen PKS.

Sayangnya, gestur yang ditunjukkan Aboe Bakar dengan hormat dan kemudian berangkulan dianggap kurang tepat. Dalam tradisi dunia militer, selama ini anak buah memang langsung hormat ketika bertemu atasannya. Akun Twitter @suryadelalu termasuk yang mengunggah video pertemuan dua pimpinan partai yang mewakili penguasa dan oposisi tersebut.

Baca juga : Masya Allah! Jasad Eril Ditemukan dalam Kondisi Utuh dan Wangi

Lalu pun memberikan sedikit kritik dengan gestur yang ditunjukkan orang nomor dua di struktur PKS tersebut. "Salah satu yang perlu dibenahi oleh PKS adalah BAHASA TUBUH," kata Lalu dikutip Republika di Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Sementara itu, dalam rapat bersama Banggar DPR, Menko Luhut menyampaikan kritikan yang datang bertubi-tubi usai ia mengumumkan kenaikan tarif masuk Borobudur sebesa Rp 750 ribu. Karena mendapatkan kritikan keras, Luhut langsung merevisi keputusan itu dan menjelaskan jika tiket masuk tetap Rp 50 ribu. Adapun tiket masuk Rp 750 ribu ditetapkan bagi pengunjung yang ingin menaiki candi.

Sedangkan wisatawan mancanegara dikenakan tarif 100 dolar AS. Untuk siswa, sambung dia, hanya dikenakan tiket Rp 5.000. "Seperti Borobudur, saya terus dikritik. Itu proses panjang. Jadi kesempatan uneg-uneg saya juga ya, jadi jangan Bapak Ibu aja yang uneg-uneg. Saya juga nih dikit," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Kamis.

Baca juga : IHSG Rawan Profit Taking di Akhir Pekan, 4 Saham Ini Layak Dicermati

Dia menegaskan, masalah penetapan tiket Borobudur memang melibatkan lintas kementerian, seperti Kementerian Parekraf, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dikbud. Meski begitu, sebagian kementerian itu berada di bawah naungan Kemenko Marves. Karena itu, menurut dia, perlu ada integrasi pengaturan masalah tiket.

Luhut pun mencoba untuk mencari solusi masalah itu. "Nggak bisa sendiri Pak. Itu sebabnya Republik kita nggak selesai-selesai karena kita terlalu segmented, terlalu oh itu kekuasaan saya. Tidak bisa begitu Pak," ujar mertua Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak tersebut saat paparan kepada anggota dewan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika