REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menyebut partainya telah mempersiapkan kader untuk menjadi menteri dalam perombakan kabinet yang kemungkinan akan diumumkan pada Rabu (15/6) oleh Presiden Joko Widodo. Bima tak menampik isu perombakan kabinet ini sangat kuat.
"Saya mendengar kemungkinannya begitu, kemungkinannya kuat, isunya kuat, informasinya kuat, dan PAN sudah menyiapkan kadernya," kata Bima Arya yang diwawancarai saat meninjau lokasi kebakaran di Pasar Induk Jambu Dua, Bogor, Selasa.
Namun demikian, kata Wali Kota Bogor ini, nama kader yang telah dipersiapkan PAN akan disampaikan ketua umum (ketum) partainya Zulkifli Hasan.Bima memastikan seluruh kader PAN siap mendengarkan arahan ketum mengenai isu perombakan kabinet ini.
"Saya kira itu biar ketum menyampaikan tapi ketum PAN sudah menyiapkan dan seluruh kader PAN sudah siap. Porsinya dimana, siapa, nanti Ketum yang menyampaikan," jelasnya.
Bima menyampaikan, dirinya belum mengetahui soal kementerian mana yang akan mendapatkan perombakan pimpinan."Saya enggak tahu juga. Tapi, dari internal sudah kami siapkan," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan waktu untuk melakukan "reshuffle" (perombakan) kabinet ditentukan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo."Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden.
Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," kata Pramono Anung.
Sebagaimana kabar yang berkembang, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet Rabu (15/6) pekan ini."Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah," tambah Pramono.
"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," jelas Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika