Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

10 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Relaksasi Aturan Ganja untuk Medis Perlu Data Empiris

Rabu 29 Jun 2022 08:51 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus raharjo

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
PPP menyambut baik jika MUI menyiapkan fatwa penggunaan ganja untuk alasan medis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai relaksasi aturan ganja untuk keperluan medis perlu dari sisi manfaat dan mudharatnya. Untuk itu, DPR akan melakukan kajian dengan mendengarkan para ahli kesehatan, dokter, dan farmakolog.

"Sehingga kalau pun nanti ada relaksasi aturan itu akan berbasis empiris," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Baca Juga

Diketahui, aturan larangan ganja untuk pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 8 ayat 1. Menurut Arsul jika ada relaksasi aturan pada pasal pasal tersebut, maka pasal dalam undang-undang tersebut perlu diubah.

"Nah, sebetulnya yang diperlukan oleh DPR kalaupun nanti disepakati karena ada aspirasi dari masyarakat luas dan juga para ahli kesehatan itu juga sudah mengonfirmasinya berbasis penelitian, maka yang diperlukan perubahan seperti ini, bahwa narkotika golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan dengan syarat syarat yang ketat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundangan," jelasnya.

Namun demikian dirinya mengingatkan relaksasi aturan tersebut hanya untuk keperluan medis. Jangan sampai ganja justru digunakan untuk kesenangan (leisure).

"Jadi tidak ada cerita tentang cannabis for leisure. Tidak ada itu. Ini semata-mata demi untuk medis dan itu pun ada syarat-syarat yang ketat supaya tidak ada penyalahgunaan nantinya," tuturnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberitakan akan menyiapkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis. Politikus PPP menyambut baik terkait rencana tersebut.

"Saya kira kalau MUI juga melakukan kajian seperti yang diminta oleh Pak Wapres ya itu lebih baik lagi. Karena berarti dari sisi syariat Islam selesai, tinggal dari sisi kesehatan," tegasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile