REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan pihaknya melalui Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri akan mengkaji perkembangan langkah Presiden Joko Widodo dalam mengusahakan perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
"Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri akan mengkaji perkembangan pascakunjungan dan langkah Presiden Jokowi mengusahakan jalan damai (antara Ukraina dan Rusia)," kata Haedar di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Haedar melanjutkan, setelah pengkajian Muhammadiyah dapat mengambil peran melalui jalur nonpemerintahan untuk ikut berpartisipasi mendorong kedua negara tersebut agar mengakhiri perang. Pada dasarnya, menurut Haedar, perang antara Rusia dan Ukraina merupakan tragedi politik yang tidak boleh terjadi.
Pada era modern yang menjunjung tinggi kedaulatan antarnegara dan tatanan dunia baru yang beradab ini, menurutnya, perang merupakan paradoks sekaligus perusakan terhadap bangunan peradaban dunia yang semestinya damai. Bahkan, lanjut Haedar, dampak dari perang itu tidak hanya menimbulkan kehancuran fisik, tetapi juga dapat menghancurkan jiwa dan keselamatan manusia serta memengaruhi kondisi ekonomi dunia.
Dengan demikian, dia memandang perdamaian dunia merupakan sesuatu yang mahal karena menyangkut kelangsungan hidup seluruh umat manusia. "Persengketaan dan konflik antarnegara sejatinya dapat diselesaikan dengan cara bermartabat dengan melibatkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Haedar.
Namun, pada kenyataannya konflik bersenjata yang terjadi antara Ukraina dan Rusia tidak tidak kunjung dapat dicegah. Sementara itu, PBB belum melakukan langkah tegas dan signifikan. Oleh karena itu, Haedar menilai upaya perdamaian Presiden Jokowi dengan mengunjungi kedua pemimpin negara tersebut merupakan hal penting yang juga perlu mendapat dukungan seluruh pihak.
"Perang harus menjadi masa lampau alias tidak zamannya karena masa depan dunia menuntut paradigma damai dan hidup bersama di satu planet bumi milik bersama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika