REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Negara bagian New York mengesahkan undang-undang yang melarang peredaran senjata di banyak tempat umum, termasuk Times Square, pada Jumat (1/7/2022). Aturan ini juga mengharuskan pemilik senjata mengajukan permohon lisensi senjata untuk membuktikan kemampuan menembak mereka serta menyerahkan akun media sosial mereka untuk ditinjau oleh pejabat pemerintah.
Undang-undang pembatasan senjata tersebut, disahkan dalam sesi legislatif darurat, disegerakan oleh keputusan Mahkamah Agung AS pekan lalu. Dimana pembahasan undang-undang pembatasan lisensi senjata yang terbatas di New York ini sempat terhenti. Setelah sebelumnya pengadilan yang didominasi kelompok konservatif untuk pertama kalinya memberikan hak individu untuk membawa senjata di depan umum demi kepentingan membela diri.
Para pemimpin Partai Demokrat New York telah mengecam keputusan dan pengadilan tersebut, dengan mengatakan akan ada lebih banyak kekerasan senjata jika ada lebih banyak orang yang membawa senjata di tempat umum.
Pemimpin partai Demokrat mengakui bahwa mereka harus menghilangkan skema izin kepemilikan senjata yang telah berusia seabad itu. Namun mereka juga berusaha untuk mempertahankan sebanyak mungkin pembatasan atas nama keselamatan publik.
Beberapa pihak kemungkinan akan menjadi target untuk tantangan hukum lebih lanjut. Sedangkan pengadilan tetap memutuskan rezim lisensi sebelumnya di New York, yang berasal dari tahun 1911, yang memberikan terlalu banyak keleluasaan kepada pejabat untuk menolak izin kepemilikan senjata.
Gubernur New York Kathy Hochul, seorang Demokrat yang meminta sesi luar biasa di legislatif, mengatakan peraturan lisensi senjata negara bagian itu telah mengakibatkan New York memiliki tingkat kematian senjata terendah kelima dari 50 negara bagian AS.
"Negara bagian kami akan terus menjaga warga New York aman dari bahaya, meskipun ada kemunduran dari Mahkamah Agung ini," katanya pada konferensi pers di ibu kota negara bagian, Albany, sementara anggota parlemen sedang memperdebatkan RUU tersebut. "Mereka mungkin berpikir mereka dapat mengubah hidup kita dengan sapuan pena, tetapi kita juga memiliki pena."
Putusan pengadilan mengizinkan orang dilarang membawa senjata di tempat-tempat sensitif tertentu, tetapi memperingatkan anggota parlemen agar tidak menerapkan label terlalu luas.
Pengadilan juga memudahkan kelompok pro-senjata untuk membatalkan peraturan. Itu memutuskan bahwa peraturan senjata kemungkinan tidak konstitusional jika tidak mirip dengan jenis peraturan sekitar di abad ke-18, ketika Amandemen Kedua Konstitusi AS diratifikasi, membiarkan negara mempertahankan milisi dan mendefinisikan hak untuk menjaga dan memanggul Senjata.
Undang-undang yang disahkan pada hari Jumat bisa menghadirkan kejahatan kejahatan karena membawa senjata ke daftar baru tempat-tempat sensitif. Termasuk, gedung-gedung pemerintah, fasilitas medis, tempat ibadah, perpustakaan, taman bermain, taman, kebun binatang, sekolah, perguruan tinggi, kamp musim panas, pusat rehabilitas kecanduan, tempat penampungan tunawisma dan panti jompo.
Begitu juga angkutan umum, termasuk kereta bawah tanah New York City, tempat di mana alkohol atau ganja dikonsumsi, museum, teater, stadion dan tempat lainnya, tempat pemungutan suara dan Times Square. Aparat penegak hukum dan penjaga keamanan terdaftar termasuk di antara mereka yang dikecualikan dari pembatasan tempat sensitif.
Anggota parlemen Republik menentang undang-undang tersebut, yang mulai berlaku pada 1 September. Ia mengeluh aturan itu membuat hak untuk membawa senjata lebih rendah daripada hak konstitusional lainnya, seperti kebebasan berbicara dan beragama.
"Sekarang, orang akan lebih mudah untuk membawa senjata sembunyi-sembunyi," kata Mike Lawler, anggota Majelis dari Partai Republik, selama debat. "Tapi kamu tidak akan bisa membawanya kemana-mana."
Pelanggaran luar biasa
National Rifle Association, kelompok hak pemilik senjata yang kuat yang afiliasi lokalnya adalah penggugat utama dalam pembahasan di Mahkamah Agung. Kelompok ini, menyebut undang-undang New York sebagai pelanggaran mencolok terhadap keputusan tersebut dengan menciptakan lebih banyak hambatan terhadap hak membela diri warga New York. Mereka siap akan segera menghadapi tantangan hukum selanjutnya.
"Gubernur Hochul dan sekutunya yang anti-Amandemen Kedua di Albany telah menentang Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sengaja menulis ulang undang-undang pembatasan senjata di New York," kata Darin Hoens, direktur negara bagian New York NRA, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Pengadilan memutuskan di New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen bahwa pejabat perizinan New York memiliki terlalu banyak kebijaksanaan subjektif atas siapa yang dapat izin dan tidak, atas apa yang dikatakannya sebagai hak konstitusional. Pemohon ditolak untuk membawa izin tersembunyi jika mereka tidak dapat meyakinkan seorang pejabat bahwa mereka memiliki alasan yang tepat, atau semacam alasan khusus, untuk membawa pistol untuk membela diri.
Dengan enggan dan bukannya tanpa protes, Hochul setuju bahwa negara harus menghapus persyaratan alasan yang tepat, meskipun undang-undang masih mengharuskan petugas perizinan menemukan pemohon memiliki karakter moral yang baik.
Aturan perizinan yang baru mengharuskan pemohon untuk bertemu dengan petugas perizinan, biasanya hakim atau pejabat polisi, untuk wawancara langsung, dan memberikan rincian kontak beberapa anggota keluarga dekat dan orang dewasa yang tinggal bersama mereka.
Undang-undang menetapkan bahwa membawa senjata ke tempat umum adalah kejahatan, kecuali jika perusahaan secara tegas memberikan pemberitahuan bahwa senjata yang disembunyikan masih diperbolehkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika