REPUBLIKA.CO.ID, PAMULANG -- Website Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terkesan tidak terurus dan terabaikan. Berdasar pantauan //Republika//, website dengan alamat http://www.tangerangselatankota.go.id/ terkadang error dan tidak dapat diakses. Padahal, Pemkot Tangsel menganggarkan Rp 4,4 miliar untuk media, iklan dan kehumasan.
Pembuatan website resmi ini memang difungsikan sebagai pencapaian good governance melalui pembentukan program e-government. Namun, menurut analis web asal Unpad, Tika Lestari, standar e-goverment menurut World Bank seharusnya terdiri dari tiga tahap.
Pertama, tahap //publish//, dimana Pemkot Tangsel tidak meng-update berita secara berkala, sehingga publikasi berbagai data dan informasi yang terjadi di Tangsel tidak dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak. Berdasar pantauan //Republika//, berita terakhir yang dipublikasikan adalah berita pada pertengahan bulan Agustus.
Kedua, tahap //interact//, dimana Pemkot Tangsel sampai saat ini, masih berkomunikasi satu arah. "Admin atau Pemkot Tangsel seharusnya mulai melakukan komunikasi dua arah, tidak hanya mengumpulkan saran dan kritik saja," ujarnya. Menurut World Bank, dalam tahap interact ini terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat melakukan diskusi secara langsung (chatting, tele-conference, web-TV, dll) maupun tidak langsung (e-mail, ask question, mailing list, dll).
Tahap terakhir adalah //Transact//, dimana pada tahapan ini seharusnya sudah terjadi perpindahan (transfer) uang dari pihak lain sebagai sebuah konsekuensi dari diberikannya layanan jasa oleh pemerintah. "Inilah yang belum terjadi dalam website Pemkot Tangsel," ujarnya.
Lembaga Tangerang Public Transparency Watch (Truth), bahkan telah menganalisis mengenai web Tangsel dan menyatakan bahwa web pemkot ini menggunakan template gratis merek je edenite dengan biaya server biaya server/hosting pertahun Rp.600.000. Untuk biaya domain pertahun Rp. 55.000, dengan keadaan tidak ada data substansial (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota/Keputusan Walikota) yang dapat di download.
Ikuti Whatsapp Channel Republika