REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH - Sebanyak 85 ribu buruh di Jakarta terancam mogok kerja secara massal pekan depan, jika tuntutan mereka pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tak dipenuhi.
Menurut Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pekerja (Sekjend DPP ASPEK) Indonesia, Muhammad Rusdi menuturkan, tindakan tersebut dilakukan karena UMP yang akan ditetapkan Pemprov DKI untuk tahun 2012 mendatang, sama sekali dinilai tak dapat mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.
UMP yang rencananya ditetapkan oleh Pemprov DKI hanya mencapai Rp 1.498.000. Jumlah ini dituturkan Rusdi diputuskan secara sepihak oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI.
"Mereka hanya mengambil jalan tengah, dari jumlah Rp 1.466.000 yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan jumlah yang kami ajukan, yaitu Rp 1.529.150. Kedua pengajuan tersebut ditambah oleh Disnakertrans, lalu dibagi dua. Ini kan namanya tidak benar," ujar Rusdi, Rabu (16/11).
Ia mengatakan, jumlah UMP yang mereka ajukan, yaitu sebesar Rp 1.529.150 tersebut sudah berdasarkan survey KHL pekerja yang mencakup tujuh item kebutuhan, dan telah disempurnakan Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa diantaranya adalah kebutuhan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.
Tak hanya itu, Rusdi menambahkan, survey KHL yang dilakukan sejak Februari hingga September 2011 ini nantinya akan digunakan untuk satu tahun mendatang, dimana harga kebutuhan pokok bisa saja naik. Ia juga menuturkan, survey ini dilakukan pada pekerja yang lajang.
"Ini saja masih ditolak oleh Pemprov. Bagaimana kami bisa mengajukan lebih untuk dapat memenuhi kehidupan yang layak bagi para pekerja, yang kebanyakan sudah berkeluarga? Disnakertrans tetap berkeras menetapkan KHL sebesar Rp 1.498.000," kata Rusdi.
Ia berpendapat, selama ini buruh di Jakarta sudah banyak mengalah, sementara perusahaan selalu menginginkan UMP terus turun. Menurutnya, sudah sembilan tahun ini UMP DKI Jakarta tak pernah mencapai angka 100 persen KHL.
Hal ini dinilainya merupakan penetapan yang sama sekali tidak berpihak pada buruh dan rakyat DKI. "Ini sama dengan mekanisme penetapan dagang sapi, dimana nilai riil dibarter dan ditawar dengan nilai-nilai yang tidak ilmiah," kata Rusdi.
Rusdi mengatakan, kota penyangga Jakarta seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok saja bisa menetapkan UMP lebih dari 100 persen nilai KHL yang ditetapkan. "Sementara kita, berada di bawah Depok dan Bekasi. Padahal, dari segi items seperti sewa kontrakan, biaya sewa di Jakarta lebih mahal dari Bekasi atau Depok," tuturnya.
Idealnya, menurut Rusdi, UMP di Jakarta mencapai Rp 2.022.898. Jumlah tersebut merupakan nilai standar UMP yang dapat memenuhi kesejahteraan pekerja. Nilai ini berbeda dengan survey yang dilakukan sebelumnya karena ada perubahan pada angka transportasi dan sewa kontrakan.
Rusdi menganggap, tak mungkin pekerja di Jakarta hanya sekali saja naik angkutan, seperti biaya yang mereka ajukan untuk UMP 2012. Angka sebesar dua juta rupiah ini juga dituturkan Rusdi belum mencakup biaya komunikasi.
"Padahal, mana ada sih, orang yang tidak menggunakan alat komunikasi seperti handphone jaman sekarang? Tapi, seperti tadi saya bilang. Jumlah UMP yang Rp 1.529.150 ini saja tidak disetujui, apalagi yang ideal?" katanya.
Terkait rencana mogok kerja, aksi yang dilakukan secara massal ini dilakukan sama seperti tahun sebelumnya. Menurut Rusdi, cara ini cukup efektif untuk membuat Pemprov DKI menaikkan UMP sesuai KHL yang telah mereka survey.
Buktinya saja, untuk tahun lalu, aksi mogok massal ini dapat menaikkan UMP dari 84 persen jumlah KHL menjadi 92 persen dari angka KHL yang telah ditetapkan.
"Hal ini membuktikan jika UMP DKI itu sangat transaksional. Untuk tahun ini, kita berencana melakukan mogok massal di kawasan KBN Cakung, dengan menutup tol Cilincing dan tol Bekasi, serta di beberapa sarana transportasi umum seperti busway, KRL, dan pelabuhan Tanjung Priok. Ini merupakan cara yang kita ambil untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh yang sudah bekerja selama delapan jam sehari tetapi masih saja miskin," pungkasnya.
