REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait aksi demonstrasi buruh yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (27/1).
Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden Yudhoyono memerintahkan Kemenakertrans agar jajaran kementerian segera melakukan komunikasi aktif dengan perwakilan para buruh sehingga tercapai kesepahaman.
"Aksi pemblokiran jalan tol bukan keinginan para buruh, namun telah merugikan orang banyak. Tindakan itu tidak perlu terjadi bilamana komunikasi antarpihak terkait dilakukan dengan baik," katanya.
Julian mengatakan meskipun tidak terkait langsung dengan tuntutan para buruh, tetapi kemenakertrans harus tetap ikut menangani dan mengambil inisiatif atau peran dalam memfasilitasi atau menengahi. Terlebih lagi ketika terjadi ketegangan atau ketidaksepahaman antara buruh dan perusahaan tempat mereka bekerja.
"Kemenakertrans harusnya menyosialisasikan apa yang telah menjadi capaian kesepahaman para buruh atau pekerja dan tempat mereka bekerja. Agar masyarakat jelas duduk persoalannya dan langkah solusinya," katanya.
Seperti diberitakan, para buruh menggelar aksi di jalur tol Cikarang, bekasi. Dampaknya, aktivitas kendaraan di jalur tersebut macet total terutama yang mengarah ke Bandung. Aksi ini diperkirakan melibatkan puluhan ribu buruh.