REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Jumlah warga ibukota yang masih berminat menggunakan angkutan umum hanya tinggal sekitar 11 persen seiring semakin buruknya pengelolaan sistem transportasi massal dan maraknya kasus kecelakaan.
"Di Jakarta, kepeminatan terhadap angkutan umum masih berkisar 38 persen pada 2005, tetapi sekarang tinggal 11,5 persen," kata Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam diskusi Forum Wartawan Perhubungan yang digelar di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, setidaknya terdapat tiga hal yang secara empiris dapat mematikan angkutan umum, yaitu masih banyaknya jumlah subsidi BBM untuk kendaraan pribadi, makin mewabahnya jumlah angkutan sepeda motor, dan masih maraknya pungutan liar.
Terkait subsidi BBM, Tulus mencatat bahwa sebanyak 89 persen subsidi BBM digunakan untuk kendaraan pribadi, sedangkan sisanya adalah untuk angkutan umum manusia dan angkutan umum barang.
Sedangkan terkait pungli, ia mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan penyakit yang cukup serius dan ironisnya bisa terjadi baik di lapangan maupun di "meja" birokrasi.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengungkapkan, salah satu penyebab utama kecelakaan transportasi darat, utamanya bus akhir-akhir ini, yang luput dari pengamatan pengambil kebijakan adalah pungutan liar (pungli) yang melilit pengusaha transportasi.
"Yang luput dari pengamatan adalah pungli yang sudah kronis kepada pengusaha transportasi utamanya usaha angkutan darat," kata Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Harry Warganegara Harun, Selasa (14/2).
Menurut Harry, mengutip catatan Hipmi Research Center, pungli angkutan darat setiap tahun lebih dari Rp25 triliun yang berasal dari pungli administrasi kendaraan sampai pungli yang dikenakan kepada sopir di tengah jalan.
Hal ini yang memberatkan pengusaha angkutan dan sopir, sehingga mengakibatkan lebih dari 25 persen pendapatan perusahaan angkutan hanya digelontorkan buat pelaku pungli. "Pungli ini mulai dilakukan oleh aparat, preman, hingga ormas," ungkap Harry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika