REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI – Keberadaan tuna netra di Kota Sukabumi merasa tidak diperhatikan oleh Pemkot Sukabumi. Pasalnya, perhatian dari Pemkot Sukabumi untuk komunitas tersebut masih minim.
"Kami merasa di marjinalkan oleh pemerintah," terang Ketua DPC Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Sukabumi, Sulaeman, kepada wartawan, Senin (24/10).
Hal itu disampaikan karena upaya meminta bantuan kepada pemerintah tidak mendapatkan respon. Dicontohkan Sulaeman, Pertuni Kota Sukabumi sebelumnya mengajukan bantuan dana untuk kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tuna netra se-Jabar ke Pemkot Sukabumi akhir September lalu.
Namun sayangnya, hingga kini tidak ada respon dari Pemkot Sukabumi, dalam hal ini Dina Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana (Dinsostek PB). Bantuan dari pemerintah sangat diharapkan untuk jalannya kegiatan.
Menurut Sulaeman, acara pelatihan yang rencananya digelar Desember mendatang akan dihadiri oleh perwakilan organisasi Pertuni sewilayah Jabar. "Untuk berlangsungnya acara, Pertuni Kota Sukabumi minimal mengumpulkan dana hingga Rp 30 juta," ujarnya.
Sulaeman menuturkan, selama ini pun bantuan dari pemerintah terhadap kelembagaan Pertuni masih minim. Sejak beberapa tahun terakhir bantuan yang diserahkan kepada lembaganya tidak mengalam kenaikan, hanya Rp 400 ribu per bulan atau Rp 4.800.000 per tahun. "Jumlah itu cukup minim," imbuh Sulaeman.
Padahal, keberadaan lembaga Pertuni dinilainya penting untuk mengarahkan penyandang tuna netra agar hidup mandiri tanpa mengemis di jalanan. Sulaeman menerangkan, jumlah anggota Pertuni Kota Sukabumi mencapai sekitar 50 orang. Kebanyakan anggota bekerja sebagai tukang pijat kesehatan.
Kepala Dinsostek PB, Kota Sukabumi, Adang Taufik, mengatakan belum bisa memberikan tanggapan atas permasalahan itu. "Saya baru diangkat menjadi kepala dinas sepekan yang lalu, jadi belum tahu masalahnya," ujarnya.
Namun, sepengetahuannya, pengajuan alokasi anggaran di akhir tahun belum tentu dipenuhi. Hal itu disebabkan proses pemberian bantuan memerlukan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan yang ada. Sedangkan sisa waktu 2011 ini hanya tersisa dua bulan lagi.
