REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tolak rencana kenaikan BBM, Organda Kota Bandung akan menyebarkan 300 spanduk berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah ini. Spanduk tersebut akan dipasang disetiap sudut Kota Bandung. Terutama di daerah yang banyak dilintasi oleh angkutan kota (Angkot).

"Kami menolak kenaikan BBM, spanduk itu bukti penolakan kami," ujar Ketua Organda Kota Bandung Neneng Zuraedah kepada wartawan, Selasa (13/3).

Neneng mengatakan, sedianya Organda Kota Bandung bersama DPC Se-Jabar akan menggelar aksi ke Gedung Sate. Namun, karena Gubernur Jabar bersedia menerima aspirasi Organda Kota Bandung, maka aksi turun ke jalan pun urung dilakukan.

Menurut Neneng, Organda Kota Bandung menyatakan sikap menolak kenaikan tersebut. Bahkan, beberapa koperasi dibawahnya diantaranya Kobanter, Kopamas, Kobutri, Damri dan taksi memiliki sikap yang sama. "Kami menolak kenaikan BBM untuk angkutan umum,'' tegas Nenang.

Dalam pertemuan besok (Rabu, 14/3, red), sambung Neneng, Organda berjanji tak akan membawa massa. Situasi pun, akan dijaga agar tetap kondusif.

Neneng menjelaskan, jumlah angkutan umum di Kota Bandung terdiri dari angkot sebanyak 5.521 unit, taksi 1.633 unit, Damri 144 unit, bus tiga perempat 700 unit, dan travel sebanyak 1.500 unit.

Neneng memprediksi, kenaikan BBM akan berimbas luas. Salah satunya akan berpengaruh pada kenaikan spare part. "Tapi yang paling fatal ialah kenaikan sembako," imbuh Neneng. Selain itu, kata dia, kenaikan BBM juga akan mengubah pola pikir masyarakat. Mereka, akan berpikir untuk mengendarai motor dari pada naik angkot yang ongkosnya naik berkali lipat.

Neneng memperkirakan, kenaikan BBM ini akan menyebabkan sekitar 30 persen usaha angkutan umum kolaps karena sulit meremajakan angkutan mereka.

"Ini akan membuat usaha angkutan kota di Bandung semakin terpuruk," tegas Neneng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika