REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Erupsi Gunung Merapi yang berlangsung pada Oktober-November 2010 menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Baru-baru ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis total kerugian negara akibat erupsi gunung tersebut sebesar Rp 3,56 triliun.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Kamis (21/7), mengatakan dibutuhkan dana sebesar Rp 1,35 triliun untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun terhitung sejak tahun ini.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 tahun 2011 mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Merapi yang ditetapkan Juli lalu diadopsi dari Keppres yang sama yang diberlakukan untuk penanganan gempa Yogyakarta lima tahun lalu.

Sejauh ini, dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 622 miliar yang semuanya berasal dari BNPB. "Konsentrasi tahun ini adalah untuk pembangunan perumahan dan relokasi. Sedangkan pembangunan infrastruktur menyusul," kata Sutopo.

Penduduk di DIY yang perlu direlokasi sebanyak 2.636 KK. Sementara penduduk di Jawa Tengah sebanyak 174 KK. "Namun sejauh ini pemerintah memiliki beberapa kendala di antaranya sebesar 41 persen dari 2.636 KK di DIY menolak direlokasi," ujar Sutopo.

Mengenai penolakan relokasi tersebut, BNPB sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab tersebut ke kepala daerah DIY, yakni Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sedangkan untuk tanggung jawab di Jawa Tengah, BNPB menyerahkannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo.

Sri Sultan dan Waluyo masing-masing menjabat sebagai ketua tim pelaksana Tim Kordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi. Selaku tim pengarah adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. wakil tim pengarah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono. Sedangkan Ketua Pelaksana Harian adalah Kepala BNPB, Syamsul Ma'arif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika