REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Rencana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2014 oleh DPRD ramai diperbincangkan. Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Supriyanto, mengatakan Pilgub Jatim tidak akan dilakukan seperti sebelumnya yang dipilih langsung oleh masyarakat, tetapi akan diserahkan kepada legislatif atau DPRD Jatim.

Menurutnya, Pilgub Jatim oleh perwakilan dari DPRD --yakni sebanyak 100 orang perwakilan-- ini diusulkan oleh Kemendagri. "Draf pelaksanaan (Pilgub 2014 oleh DPRD) sudah diserahkan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan," kata Supriyanto, Senin (24/10).

Menurut dia, jika draf tersebut mendapat pengesahan dari DPR, maka Pilgub tidak akan dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat Jatim.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Suli Daim, mengatakan setuju Pilgub dikembalikan kepada DPRD. “Dewan akan berusaha maksimal dalam memilih sosok Gubernur yang tepat. Dan juga berorientasi kepada kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Menurutnya, jika Pilgub dikembalikan kepada legislatif, akan ada penghematan anggaran. Ia mengatakan biaya Pilgub sebelumnya mencapai Rp 800 miliar. Jumlah tersebut bisa dialokasikan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pembangunan sarana pendidikan.

Namun, anggota Komisi E DPRD Jatim, Nur Muhyidin, mengatakan tidak menyetujui rencana tersebut. Menurut dia, Pilgub jauh lebih baik jika dipilih langsung oleh masyarakat.

Jika dikembalikan kepada Dewan, ia khawatir tidak sesuai antara kriteria masyarakat dengan para politisi. “Anggaran untuk melaksanakan Pilgub (pemilihan langsung oleh masyarakat) menelan biaya tinggi. Itu yang harus dicari solusinya," kata dia.

Kendati masih empat tahun lagi, rencana anggaran untuk Pilgub 2014 --jika dilaksanakan secara pemilihan langsung oleh masyarakat-- sudah disiapkan. Dalam rencana itu, anggaran yang dialokasikan untuk dana cadangan Pilgub sebanyak Rp 600 miliar. "Namun pembiayaannya dicicil dari 2011 sampai 2014," kata Suli Daim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika