REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Massa yang anti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama, masih menduduki kantor gubernur guna menunggu dialog langsung dengan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh. Pemantauan di Mamuju, Sabtu (4/2), massa anti pembangunan PLTA ini merupakan warga asal Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau dengan jumlah ratusan orang.
Mereka masih menduduki kantor pemerintahan Provinsi Sulbar yang terletak di daerah Rangas Baru, sekitar lima kilometer dari kota Mamuju karena belum berhasil menemui langsung Gubernur Anwar Adnan Saleh. "Masyarakat ada Kalumpang ingin berdialog langsung dengan gubernur agar mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kalumpang," kata Koordinator aksi anti pembangunan PLTA Karama, Kalvin P Kalambo dalam orasinya.
Menurut dia, massa akan terus bertambah dan bahkan bisa mencapai ribuan orang karena seluruh masyarakat yang ada pada delapan desa di Kalumpang dan Bonehau akan ikut menduduki kantor ini.
"Ini baru ratusan orang. Sebentar lagi Tobara atau raja Kalumpang akan ikut melakukan aksi damai menuntut kepada gubernur untuk menghentikan rencana pembangunan PLTA Karama," kata dia.
Ia mengatakan, keputusan Tobara yang ada di Kalumpang tersebut merupakan aspirasi perwakilan dari 8.000 masyarakat di Kalumpang. Kalvin yang juga anggota DPRD Sulbar dua periode ini mendesak, Pemprov Sulbar untuk menghentikan rencana pembangunan PLTA Karama.
"Kami menolak investor asing untuk membangun PLTA Karama apabila konsekuensinya harus menggusur permukiman penduduk pada dua kecamatan, yakni Bonehau dan Kalumpang," kata Kalvin. Menurut dia, permukiman penduduk adat di Kalumpang tidak akan pernah dijual dengan apa pun.
"Sesungguhnya kami menghendaki hadirnya PLTA Karama. Namun, jika konsekuensinya harus menggusur pemukiman penduduk maka kami akan tetap bertahan hingga tetes darah penghabisan," ungkapnya dengan nada berapi-api.
Kalvin mengatakan, selama ini Pemprov Sulbar terkesan menutup diri tanpa melakukan komunikasi kepada masyarakat Kalumpang selaku pemilik tertinggi di wilayah itu. "Gubernur Sulbar harus berdialog langsung dengan masyarakat adat Tobara atau raja Kalumpang. Jika pemprov tetap berusaha melaksanakan pembangunan PLTA maka yang pertama harus dihadapi adalah masyarakat," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika