REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG - Rencana pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak perlu dukungan pemutakhiran data warga miskin. Tujuanya agar program itu tepat sasaran, demikian Wakil Bupati Magelang, Zaenal Arifin, menyatakan
Zaenal di Magelang, Rabu (14/3), mengatakan, BLT yang diberikan kepada warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM kurang efektif karena bisa memicu konflik horizontal akibat data warga miskin kurang valid. "Masyarakat sering kali protes sebab ada yang jauh lebih miskin tidak mendapatkan BLT, sedang yang mampu malah dapat. Kalau tepat sasaran tak apa-apa, tetapi seringkali data warga miskin yang dipakai data lama," katanya.
Ia mengatakan, penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kabupaten Magelang hingga saat menggunakan data lama, yakni data dari Badan Pusat Statistik pada 2008. Padahal, katanya, pascaerupsi Gunung Merapi 2010 jumlah warga miskin di Kabupaten Magelang semakin bertambah sehingga harus ada pemutakhiran data kemiskinan.
Menyinggung pemerintah daerah apakah akan memberikan bantuan kepada warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dia mengatakan, tidak memiliki anggaran, sedangkan masalah kompensasi itu kewenangan pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan dana kompensasi, karena isu kenaikan harga BBM tidak bisa dijadikan alasan untuk memasukkan anggaran," katanya. Ia mengatakan, dengan adanya kenaikan harga BBM, pemerintah daerah justru melakukan penyesuaian anggaran. Harus ada rencana penghematan dan efisiensi karena jatah membeli bensin kendaraan dinas tentu akan bertambah.
Menurut dia, daripada menaikkan harga BBM lebih baik pemerintah menginstruksikan penghematan dan menekan korupsi serta mengurangi kegiatan seremonial yang semuanya untuk menutup subsidi BBM.
Ia mengatakan, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap naiknya harga barang lain.
"Masyarakat akan semakin kesulitan penghidupannya dengan kenaikan harga BBM, karena harga barang yang lain akan ikut naik bahkan kadang tidak terkendali. Jadi secara pribadi saya tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM," katanya.
Menurut dia, harga BBM boleh dinaikkan asal pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga barang lainnya. Kebijakan menaikkan harga BBM, katanya, akan bertolak belakang dengan program penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika