REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, kasus-kasus korupsi terkait pendanaan politik sudah tak terhitung. Menurut dia, banyak ketidakjelasan dalam keuangan partai politik dan minim transparansi.
"Problem umum yang selama ini berkembang itu kan muncul banyak praktik korupsi, sudah tak terhitung kasus-kasus korupsi yang melibatkan pendanaan politik," ujar Danang dalam Seminar Nasional bertajuk 'Pendanaan Politik oleh Negara, Tantangan Akuntabilitas dan Keterbukaan Keuangan Partai Politik' secara daring pada Rabu (6/7/2022).
Bukan hanya dana kampanye, pendanaan politik yang dimaksud ialah dalam arti luas. Hal ini termasuk pendanaan kontestasi legislatif di tingkat daerah maupun nasional, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres), serta kepentingan partai politik itu sendiri.
Dia menuturkan, dicek melalui websitenya, beberapa parpol menerjemahkan laporan keuangan menjadi laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan bantuan keuangan negara. Padahal, kata Danang, selain dari negara, partai politik juga mendapat bantuan keuangan dari masyarakat, pendukung, donatur, dan sumber lainnya.
Namun, sumber dana yang bukan dari negara tak disebutkan dalam laporan."Tapi yang paling banyak disajikan misalnya hanya laporan dari audit BPK. Ini yang saya kira tidak menggambarkan sebetulnya keseluruhan partai politik," tutut Danang.
Dia melanjutkan, tidak ada laporan keuangan yang terkonsolidasi, karena parpol hanya menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan dari negara. Sementara, parpol juga terlibat dalam pilkada, seperti menyumbangkan dana awal kampanye untuk kontestan.
Danang menyebutkan, kontribusi parpol terhadap pilkada di daerah tertentu atau kontribusi untuk pilpres tak tampak di laporan keuangan. "Padahal dana awal dana kampanye itu juga dana dari partai politik itu sendiri," tutur dia.
Menurut Danang, beberapa partai didirikan sosok-sosok yang memiliki uang dalam jumlah besar dan sejumlah partai juga ada yang tidak didukung konglomerat. Hal ini menggambarkan adanya kepentingan dalam tubuh parpol, seperti kepentingan pendonor, orang kaya, sampai oligarki.
Di sisi lain, dia mengatakan, terdapat parpol yang menolak diberi bantuan keuangan dari negara dalam jumlah besar. Mereka mengaku tidak mau ada kepentingan negara di parpolnya.
Danang menyampaikan, pihaknya mendorong parpol makin transparan. Akuntabel dan transparansi akan menarik kepercayaan publik serta menggambarkan kredibilitas atas pengelolaan keuangan.
"Bagi rekan di dalam partai sendiri bagaimana mengontrol yang di daerah-daerah atau yang ada di tim-tim relawan, kalau enggak ada laporan keuangannya. Ini yang mohon maaf itu beberapa sering kali menjadi sumber konflik karena soal keuangan ini enggak jelas. Tidak pernah diakui secara terbuka tetapi dalam pembicaraan informal salah satu sumber konflik adalah penggunaan keuangan yang tidak transparan di antara pengurus kemudian organisasi yang terailiasi," ucap Danang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika