REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) akan mempermudah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Saat pandemi Covid-19, kata Erick, jumlah nasabah PNM Mekaar bertambah 7,1 juta nasabah. Padahal sebelum pandemi Covid-19, jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 5,6 juta, kemudian ditambah 7,1 juta totalnya menjadi 12,7 juta nasabah.
"Ibu-ibu di desa yang pinjamannya Rp 1-4 juta di bawah grup BRI PNM Mekaar bisa tumbuh saat Covid mencapai 7,1 juta. Kenapa UMKM yang lain tidak bisa. Artinya kalau kita mau kita bisa, di saat yang sulit, kita buktikan ekonomi kita tumbuh," kata Erick saat menghadiri acara Pemberian NIB kepada 550 pelaku UMKM di Surakarta, beberapa waktu lalu.
Dengan kemudahan mendaftar Nomor Izin Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, Erick yakin UMKM akan mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Selain itu, BUMN di bidang perbankan juga mudah menyalurkan pembiayaan.
"Saya yakin dengan proses yang dimudahkan dengan sistem OSS dan NIB ini, pembiayaan UMKM yang selama ini sulit mendapatkan data, sekarang lebih terbuka untuk mendapatkan data sehingga lebih tepat sasaran," kata Erick.
Lebih lanjut, kata Erick, kolaborasi kementerian itu sangat penting. Tidak mungkin kementerian bisa sukses menjalankan program jika berdiri sendiri. Kementerian BUMN sangat senang bisa dilibatkan dalam mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB.
"Ini sesuai dengan instruksi bapak Presiden yang di mana Bapak Presiden selalu menekankan, bahwa basis daripada pertumbuhan ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan," ujarnya.
UMKM harus dikedepankan tanpa membedakan dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah menjadi pemain global. Kesinambungan itu sangat penting antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil terutama UMKM.
"Ekonomi yang kita bangun ini harus seimbang dan presiden menekankan bahwa kita bukan negara kapitalis, bukan negara oligarki, tetapi negara yang jelas punya fondasi yang kuat yang didorong berdasarkan ekonomi kerakyatan UMKM," ujarnya.
Erick ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan supaya bisa beriringan dengan perusahaan besar.
"Kita fokus BUMN ini di pembiayaan dan pendampingan. Kalau kita bisa membuka pasar kita bantu dan terbukti dorongan pembiayaan KUR ini terus ditingkatkan," ujarnya.
Pada 2024 bahkan Presiden menargetkan pembiayaan perbankan untuk sektor UMKM mencapai 30 persen. Namun, nanti ke depannya seluruh pembiayaan perbankan UMKM harus mencapai 50 persen.
"Tidak kalah dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, ini yang harus kita pastikan. Oleh karena itu tahap awal ini Pemerintah memastikan KUR tahun ini Rp 338 triliun naik dari Rp 260 triliun dan ini untuk UMKM," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika