Jumat 08 Jul 2022 23:38 WIB

 LPDB Berikan Pembiayaan Rp 3 Miliar untuk Koperasi Syariah di NTB

LPDB menilai koperasi syariah BMT Al Hidayah memenuhi persyaratan regulasi.

Logo LPDB KUMKM.  Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, memberikan pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 3 miliar untuk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Foto: lpdb.id
Logo LPDB KUMKM. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, memberikan pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 3 miliar untuk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, memberikan pembiayaan dana bergulir Rp 3 miliar untuk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Penandatanganan akad kerja sama dilakukan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana dan Ketua Pengawas Koperasi Syariah BMT Al-Hidayah Lalu Taufik Mulyajati, di Desa Kotaraja, Lombok Timur, Jumat."Untuk BMT Al-Hidayah ini adalah yang pertama di NTB, mendapat pembiayaan dari LPDB dengan plafon senilai Rp3 miliar," kata Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan pembiayaan dana bergulir tersebut karena melihat BMT Al-Hidayah memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi, yakni dari sisi kelembagaan, manajemen, tata kelola bisnis, dan tingkat kesehatan. Selain itu, tingkat pembiayaan bermasalah masih di bawah lima persen.

"LPDB memiliki persyaratan cukup ketat terhadap tingkat kesehatan koperasi sehingga koperasi yang mendapatkan dana bergulir adalah koperasi yang sudah sehat," ujarnya.

Ari menyebutkan pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 3 miliar tersebut dikembalikan dalam jangka waktu tiga tahun dengan margin setara empat persen per tahun. Dengan pembiayaan dana bergulir dari LPDB tersebut diharapkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di NTB bisa bergerak, di tengah situasi tantangan ekonomi yang saat ini belum pasti akibat pandemi COVID-19.

LPDB Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga berharap BMT Al-Hidayah bisa menjadi contoh bagi koperasi-koperasi di NTB, untuk bisa mendapatkan dana bergulir sekaligus pendampingan sehingga tidak hanya sekedar mendapatkan pembiayaan tapi juga bisa berkembang.

"Tentu saja diharapkan ini bukan yang pertama kali disalurkan di NTB, dan kami berharap nanti ada resonansi positif kepada koperasi-koperasi lain di NTB, untuk mengakses dana bergulir ke LPDB," ucap Ari.

Ketua Pengawas Koperasi Syariah BMT Al-Hidayah Lalu Taufik Mulyajati menyebutkan lembaganya termasuk salah satu BMT Koperasi Syariah pertama berdiri secara badan hukum NTB. Bahkan, menjadi contoh untuk digitalisasi koperasi modern.Jumlah anggota BMT Al-Hidayah lebih dari 3.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah NTB. 

Sebagian besar yang mendapatkan pembiayaan dari koperasi adalah pelaku usaha mikro dengan rata-rata nilai pembiayaan sebesar Rp 25 juta."Jadi dari sisi aspek legal, sampai dengan bagaimana profil lembaga dalam menanggung anggota, BMT Al-Hidayah bisa dikatakan sehat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Cabang Askrindo Syariah Mataram Ega Rendragraha Permana mengatakan pihaknya menjadi penjamin dari BMT Al-hidayah selaku mitra dengan cakupan penjaminan mencapai 60 persen dari total pembiayaan yang diberikan oleh LPBD Kementerian Koperasi dan UKM.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement