REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, pemerintah lebih memercayai hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel ketimbang media sosial (medsos). Pasalnya, apa yang ramai dibicarakan di medsos tidak mencerminkan hasil kinerja pemerintah.

"Masyarakat pada umumnya baik karena sebenarnya kesan kegagalan itu banyak ditiupkan oleh medsos dengan sangat brutal. Memang medsos ada dua, yang dukung pemerintah ada yang tidak. Tetapi, itu tidak mencerminkan hasil kinerja pemerintah," kata Mahfud dalam diskusi daring, Senin (11/7).

Dia mencontohkan, perkembangan hukum hak asasi manusia di Indonesia kerap disoroti di dunia maya. Dikatakan, juga PBB sudah bentuk tim akan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia.

"Itu ternyata hanya ada di medsos. Itu karena kemaren saya tanggal 13-14 Juni datang sendiri ke markas dewan HAM PBB, sama sekali pemerintah Indonesia itu nggak dapat sorotan apapun," tegasnya.

Mahfud menambahkan, sejumlah negara yang disoroti dalam penegakan HAM antara lain Turki, Inggris, Rusia, Korea Utara, Brazil. Total ada sekitar 49 negara yang disebut.

"18 ada peningkatan, 31 itu memburuk dan Indonesia tidak ada di situ," ucapnya.

Menurutnya, apa yang muncul di medsos hanyalah kerjaan kelompok tertentu saja. Ia memastikan, hal tersebut tidak benar lantaran sudah berkomunikasi langsung dengan dewan HAM PBB.

"Jadi antara yang di medsos dengan yang faktor yang di PBB, itu beda. Oleh sebab itu, pemerintah lebih percaya pada survei ini sehingga hasil rekomendasinya harus apa kita dengarkan," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika