REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan tidak ada lagi pertentangan di masyarakat mengenai migrasi dari siaran analog ke siaran digital. Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo Geryantika Kurnia mengatakan, berdasarkan hasil survei Kementerian Kominfo, masyarakat baru akan pindah jika siaran analognya sudah dihentikan atau analog switch off (ASO).
"Yang menarik dari hasil survei yang disampaikan pekan lalu. Masyarakat itu sebenarnya tidak ada isu ASO ini dihentikan, mereka malah menyampaikan dalam survei, siaran analognya dimatikan dulu baru kami pindah," ujar Geryantika dikutip dari siaran Youtube Kementerian Kominfo, Jumat (15/7).
Geryantika menjelaskan, ini karena tayangan TV saat ini masih simulkas yakni antara siaran analog dan digital bersamaan. Karena itu, masyarakat masih enggan beralih ke siaran digital jika siaran analog masih dapat dinikmati.
"Jadi masyarakat yang masih tanda kutip senengnya dengan siaran semut-semut itu masih ditonton, ada opsi pilihan siaran analog. Tapi mereka akan pindah setelah siaran analog dihentikan," kata Geryantika.
Dia menambahkan, berdasarkan survei juga hampir 76,8 masyarakat yang disurvei akan membeli set top box (STB) sendiri di kisaran harga 150 ribu."Dulu awal-awal tahun lalu harga STB masih di atas 300 ribu, sekarang alhamdulillah STB tersertifikasi ada di harga 150 ribu, bahkan ada yg di bawah 150 ribu. Semakin murah masyarakat semakin banyak yg beli secara mandiri," katanya.
Sementara untuk bantuan STB sebanyak 6,7 juta STB diperuntukkan untuk keluarga miskin. Saat ini, lembaga penyiaran swasta sebagai penyelenggara multiplexing berkomitmen untuk segera membagikan STB gratis ke keluarga miskin
Dari 6,7 juta, sekitar 4,2 juta STB merupakan tanggung jawab lembaga penyiaran swasta dan sisanya dari pemerintah. Menurutnya, masih sedikitnya penyaluran STB dari swasta ke keluarga miskin ini dikarenakan data penerima dinilai belum tepat sasaran.
"Akhirnya pemerintah mendengar mendapat masukan dari seluruh pemda dan teman-teman swasta, data ini skrg melalui kemendagri sedang divalidasi yang dulunya datanya DTKS sekarang divalidasi bottom up melalui pemda, dibantu kepala desa," kata Gery.
"Insya Allah dengan bantuan pemda ini datanya divalidasi mudah-mudahan sudah valid semua datanya lebih fokus dan tepat sasaran," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika