REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan Halal Industry Park sebagai program strategis nasional di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Presiden terkait industri kecil dan menengah harus memiliki iklim yang kondusif untuk menciptakan ekosistem yang bagus.
"Usulan tersebut sudah kami konsultasikan dengan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kemenperin," kata Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti, di Mataram, Jumat (22/7/2022).
Ia mengatakan, proses pembangunan NTB Halal Industry Park (HIP) sudah dimulai sejak awal Februari 2022, dimulai dari proses pemetaan, studi banding di Sidoarjo, Jawa Timur, dalam mempersiapkan pembangunan HIP di NTB. Selain itu, melakukan survei bakal lokasi NTB HIP dan studi kelayakan di dua lokasi, yakni Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Nuryanti menambahkan Kabupaten Lombok Tengah direkomendasikan karena lokasinya dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang merupakan sebuah pusat wisata berbasis produk. "Namun secara keseluruhan terdapat sebanyak sembilan bakal target lokasi NTB HIP berdasarkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Idealnya setiap kabupaten memiliki satu kawasan industri," ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuan dan harapan dibangunnya NTB HIP, di antaranya untuk mengatasi masalah dari sektor hulu ke hilir. Dengan begitu, pelaku industri kecil menengah (IKM) yang ada dapat menjadi rantai pasok sehingga ketersediaan bahan baku akan selalu terjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.
Selain itu, NTB HIP dapat membangun kemitraan dengan industri besar yang akan masuk ke NTB sekaligus menyiapkan ruang untuk IKM naik Kelas. "Kita dapat membangun kemitraan dengan perusahaan besar, seperti Wardah dan yang lainnya. Selain itu rantai pasok akan terbentuk sehingga menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas IKM NTB kedepannya," ucap Nuryanti.
