REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konsep penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan sejalan dengan konsep pemikiran pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU.
“Salah satunya melindungi kaum tani, dengan membentuk badan-badan pertanian, perniagaan, serta kolaborasi usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam," ujar Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Mochammad Maksum, dalam acara Diskusi Strategis bertema "Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Kelautan Pangan" di Kantor Islam Nusantara Foindation (INF), Jl Kudus No 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).
Dalam acara ini, Prof Maksum mengungkapkan bahwa karakteristik perekonomian di Indonesia masih terjadinya ketimpangan dalam pendistribusian aset, baik pangan atau yang lainnya.
Karena itu, menurut dia, diperlukan langkah besar untuk bagaimana mewujudkan terciptanya agroindustrial sistem dan agrotechopreunership untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan berbasis potensi lokal.
"Untuk mewujudkan agroindustrial sistem dan agrotechopreunership diperlukan pengawasan dari proses input, on farm, processing, sampai dengan market dan service," ucap Prof Maksum.
Dalam diskusi yang sama, Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Prof Muladno, menjelaskan konsep penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan dapat dicapai melalui pemberdayaan potensi lokal dan pembangunan usaha di pedesaan.
“Penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan dapat diwujudkan dalam usaha peternakan, dimana peternak asli dan peternak lokal dapat berkolaborasi membentuk komunitas peternak rakyat,” kata dia.
Menurut dia, konsep usaha peternakan yang dapat dijalankan oleh komunitas peternak rakyat, yaitu industri penggemukan sapi.
Menurut dia, komunitas peternak rakyat (KPR) harus membentuk korsium bisnis dengan Gapoktan dan Bumdes yang ada di daerahnya dalam penyediaan bahan pakan ternak, pengolahan limbah dan pemasaran produk.
Disisi lain, diperlukan juga peran dari pemernitah kabupaten sebagai fasilitator dan regulator dari konsep bisnis yang dijalankan.
Selain itu, peran perguruan tinggi juga dibutuhkan untuk memberikan pendampingan usaha peternakan dalam bentuk edukasi pemeliharaan ternak yang baik dan sebagainya.
"Peran pembisnis dalam lingkaran korsium bisnis ini juga tak kalah penting, karena sebagai off taker dan penggerak perekonomian masyarakat," jelas dia.
Sementara itu, Dewan Pembina INF, Prof KH Said Aqil Siradj, menjelaskan diskusi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan melihat kondisi ekonomi maayarakat Indonesia, khususnya warga NU.
"Ini merupakan kepedulian kita, keperihatinan INF, nasib rakyat terutama warga NU yang masih kelaparan masih di bawah kemiskinan masih membutuhkan pendampingan, afirmasi, dan semampu kita harus berbuat apa," katanya.
Mantan Ketua Umum PBNU ini menambahkan, jika gagasan para narasumber dalam diskusi tersebut bisa diimplemetasikan menjadi salah satu solusi, maka akan bermanfaat untuk masyarakat.
"Kalau tadi semua gagasan ide dari narsum menjadi salah satu solusi membangun ekonomi kerakyatan Insya Allah ada manfaatnya," jelas Kiai Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika