REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).
"Kementerian PUPR telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulisnya, Senin (29/8/2022).
Dia menjelaskan pada tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 5,1 triliun. Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR pada hari ini, dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp 5,3 triliun dengan rincian Ditjen Sumber Daya Air total enam paket dengan nilai kontrak Rp 42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp 4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp 111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp 567 miliar.
"Dapat saya sampaikan, akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp 4 triliun," ujar Basuki.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Basuki mengingatkan para PPK dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Selain itu juga memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solus serta berorientasi pada hasil nyata.
“Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” ucap Basuki.
Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini. Hal tersebut dilakukan agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024.
“Kami akan terus berkonsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," ungkap Zainal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika