REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gerakan Pemuda (Ansor) menilai kebijakan baru pemerintah yang menyesuaikan harga baru bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9/2022) merupakan langkah realistis yang harus diambil agar beban negara tidak kian berat. Dengan pengurangan subsidi untuk BBM, maka keuangan negara diharapkan semakin sehat.
Seperti diketahui, subsidi dan kompensasi negara untuk BBM dari APBN 2022 sudah meningkat hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. "Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi Covid-19. Namun kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Menurut Gus Yaqut, panggilan akrabnya, kenaikan harga BBM khususnya pertalite, pertamax, dan solar adalah bentuk penyesuaian pemerintah terhadap harga minyak dunia yang kian melonjak. Jika hal ini tak diantisipasi dengan serius, justru dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap situasi di dalam negeri, baik ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Menurutnya, Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan bahwa perubahan harga BBM ini adalah ikhtiar pemerintah untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat yang lebih berhak, yakni kalangan bawah.
"Di sini jelas, di balik penyesuaian ini Ansor melihat ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menata pos-pos subsidi yang awalnya dinikmati sekitar 70% kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat," tegasnya.
Gus Yaqut meminta agar kebijakan penyesuaian harga BBM ini benar-benar dilakukan dengan baik. Dia berharap kasus-kasus kebocoran subsidi tidak sampai terulang seperti yang selama ini terjadi.
Lebih dari itu, Ansor juga meminta agar pemerintah serius dalam mendistribusikan subsidi untuk rakyat kecil. Pengawalan dari masyarakat juga penting karena kompensasi pencabutan subsidi BBM biasanya dilakukan dalam program bantuan tunai seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah pekerja dan lain sebagainya.
"Pemberian kompensasi adalah sebuah keniscayaan. Namun jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau diselewengkan. Karena ini akan menimbulkan masalah baru sehingga rakyat gagal tersentuh dari manfaat penyesuaian subsidi itu," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika