REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Dr Abdul Kholik, menolak kenaikan haga BBM. Ini karena secara faktual di kalangan bawah, yakni para petani, adanya kenaikkan harga tersebut sangat memberatkan beban hidupnya. Bahkan mimpinya mereka untuk hidup sejahtera kini semakin kandas.
''Padahal saat ini petani baru saja merasa sedikit lega karena harga gabah di atas Rp 500 ribu per kuintal. Meskipun hasil panen padi sekarang ini cenderung turun karena ada serangan hama wereng, adanya harga yang cukup baik membuat mereka sedikit berbahagia. Tapi tiba BBM harganya naik, maka mimpi mereka akan bisa bisa sedikit bernapas lega langsung sirna. Mereka kini hadapi beban kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Rasa memang jadi petani di negeri ini tidak boleh berbahagia meski hanya sedikit,'' kata Kholik, dalam perbincangan di Jakarta, Rabu malam (7/9/2022).
Kompensasi yang akan diberikan, lanjut Kholik kenyataannya sepertinya tidak ditujukan kepada petani yang selama ini hidup sengsara. Kompensasi tersebut hanya diberikan kepada para pekerja di bidang transportasi dan buruh atau karyawan yang ada di perkotaan. Padahal, kalau batas penerima kompensasi BLT yang sebesar Rp 3,5 juta, maka banyak sekali petani yang seharusnya menerima.
Baca juga : Jokowi Perkirakan Inflasi Naik 1,8 Persen Imbas Kenaikan BBM
''Ini jelas ketidakadilan. Apa boleh buat petani memang harus terus mengalami nasib yang sulit. Itulah mengapa petani terus mengalami kemiskinan secara struktural akibat kebijakan pemerintah yang tidak pernah memihaknya,'' katanya.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, tegas Kholik, kenaikan BMM kali ini mengakibatkan harga pertalite lebih mahal dan sulit dicari. Di beberapa wilayah perdesaan di Jawa Tengah bagian selatan, harga eceran pertalite mencapai Rp 12.00 -13.00 per liter. Ini disebabkan tidak semua pom bensin yang ada tidak menyediakan pertalite. ''Alasannya BBM pertalite terbatas atau ketika ditanya ketika stok tidak ada, petugas pom bensin lazimnya mengatakan pertalite masih dalam perjalanan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika