REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di tanah Papua perlu diwaspadai. Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanto mengatakan LSM asing itu tak sebatas melakukan kegiatan sosial, tapi ada juga yang secara sembunyi mendukung kemerdekaan Papua.
Bahkan, ujarnya, LSM asing ini tak sebatas pada kegiatan kampanye di luar negeri tapi juga mencakup kegiatan langsung di tanah Papua. "Kegiatan-kegiatan ini dapat diselubungkan dalam bentuk aksi sosial yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua, karena di samping kemungkinan aktivitas tersebut secara ilegal bisa menyalurkan dukungan langsung kepada aktivis separatis Papua, di antaranya dalam bentuk dana dan teknis," ujarnya.
Menurut riyanto, campur tangan LSM asing pada masyarakat Papua dapat juga mengakibatkan keresahan yang mampu memicu pecahnya kerusuhan. Kerusuhan ini lantas bisa dipakai untuk menyalahkan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua, juga menjustifikasi gerakan separatis Papua dan menuntut dunia internasional untuk intervensi. "Adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua termasuk dalam bentuk dana dan logistik," ungkap Riyanto.
LSM-LSM asing prokemerdekaan Papua kerap menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran HAM dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua. Namun, ujar Riyanto, tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya tujuan utama LSM asing itu untuk kepentingan mereka sendiri atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka. "Telah banyak ditemukan bukti beberapa LSM asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan misi utamanya guna memenuhi permintaan dari pemberi dana," ujarnya.
Meskipun saat ini kondisi gerakan kemerdekaan Papua masih belum mencapai tahap membahayakan, pemerintah tetap perlu waspada serta mulai mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah, ucap Riyanto, perlu mengambil tindakan nyata dalam bentuk terus memeratakan pembangunan di Papua dan memperbaiki komunikasi dengan penduduk lokal guna menampung aspirasi mereka.
Disamping itu, Riyanto melanjutkan, pemerintah perlu mencegah infiltrasi paham separatis melalui pengawasan. Langkah-langkah seperti inspeksi terhadap aktivitas LSM asing di lapangan perlu juga lebih digiatkan. Ini untuk mencegah aktivitas yang dapat memprovokasi insiden yang rentan disalahgunakan gerakan kemerdekaan Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika