REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia, termasuk di antaranya kemiskinan ekstrem. Wapres Ma'ruf mengklaim penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM dilakukan Pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak yang dihadapi masyarakat.
"Dampak kenaikan pasti akan ada, apakah itu berpengaruh kepada kemiskinan ekstrem? karena kita sudah memberi bantalan ya melalui bansos ini, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh tetapi akan terus kita amati," kata Ma'ruf dalam keterangan persnya usai kunjungan kerja di Palembang, Rabu (7/9/2022).
Karenanya, Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dampak kenaikan harga BBM ini terhadap angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan melakukan langkah antisipasi jika kenaikan ini berdampak signifikan kepada masyarakat miskin ekstrem.
Sebab, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 mendatang."Seberapa jauh itu nanti dampak yang akan terjadi itu ada penelitian dari BPS ya. Jadi nanti BPS yang nanti akan memantau dan menyampaikan informasi kepada pemerintah dan pemerintah akan terus mengawal memantau semua akibat akibat yang terjadi," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, Wapres mengatakan angka kemiskinan nasional per Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen sedangkan kemiskinan ekstrem sebesar empat persen. Presiden Joko Widodo juga telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 mendatang. Karena itu, Ma'ruf mendorong integrasi, sinergi, dan kolaborasi program/kegiatan dari berbagai Kementerian/Lembaga, serta pelibatan aktor non-Pemerintah untuk ikut mensukseskan agenda pencapaian 0 persen kemiskinan ekstrem.
Langkah pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang dengan membagi dalam target tahapan. Tahun 2021 lalu penurunan kemiskinan ekstrem ditargetkan pada 35 Kabupaten di 7 Provinsi. Sedangkan tahun 2022, ditargetkan sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi, dan pada tahun 2023 ditargetkan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.
