Kamis 08 Sep 2022 05:16 WIB

Jokowi Perkirakan Inflasi Naik 1,8 Persen Imbas Kenaikan BBM

Peran aktif pemda dalam menekan kenaikan inflasi dengan memanfaatkan DAU.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus Yulianto
Presiden Jokowi saat memberikan BLT BBM di kantor pos di Saumlaki, Tanimbar Selatan, Maluku.
Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat memberikan BLT BBM di kantor pos di Saumlaki, Tanimbar Selatan, Maluku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, inflasi diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 1,8 persen akibat pengalihan subsidi harga BBM yang diterapkan sejak 3 September lalu. Hal ini disampaikan Jokowi di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

“Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen," ujar Jokowi.

Jokowi pun berharap, peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menekan kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU). Dia juga mengatakan, anggaran belanja tidak terduga juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi inflasi dengan memberikan subsidi transportasi.

Baca juga : Konsumsi Pertalite dan Pertamax Langsung Turun Pasca Kenaikan Harga

“Saya enggak mau diam, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," ujarnya.

Jokowi kemudian mencontohkan, jika harga bawang merah mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut. Sehingga, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.

“Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin. Satu komoditi," ujarnya. 

"Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik,” kata dia lagi.

Baca juga : Survei: Mayoritas Responden Setuju Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement